HALO BLORA – Bupati Blora, Arief Rohman menyatakan kesiapan Kabupaten Blora, menjadi Percontohan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa), yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Hal itu disampaikan Bupati Blora, Arief Rohman, dalam audiensi dengan Kemendes PDTT, di kantor kementerian itu, di Jakarta, belum lama ini.
Sesuai MoU dengan Kemendes, Pemkab Blora juga akan bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (Unnes), dalam mengikuti program RPL tersebut.
‘’Blora siap dan bersedia secepatnya menindaklanjuti program RPL Kementerian Desa PDTT dengan Unnes Semarang. Kami ingin agar kualitas SDM Desa bisa semakin ditingkatkan melalui program ini,” kata Arief Rohman, seperti dirilis blorakab.go.id.
Menurut Bupati, di Kabupaten Blora terdapat 271 desa dan 24 kelurahan, di mana masih banyak kades dan perangkatnya yang belum sarjana.
Untuk itu, Arief Rohman berharap, lewat RPL para kades, perangkat desa, pendamping desa, dan kader penggerak desa, bisa ikut kuliah. Dengan demikian, ke depan SDM pemerintah Desa di Kabupaten Blora semakin baik.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid, berharap Blora menjadi kabupaten percontohan program RPL Desa, yang diluncurkan Kemendes PDTT di era Menteri Abdul Halim Iskandar.
‘’Setelah Bojonegoro, kami berharap Blora menjadi kabupaten kedua yang menjadi percontohan Program RPL dari Kemendes PDTT,’’ kata Taufik Madjid.
Menteri Desa dan PDTT, pada awal Maret 2023 nanti, juga berencana datang ke Blora, setelah berkunjung ke Bojonegoro, Jawa Timur.
Untuk diketahui, Kemendes PDTT baru-baru ini telah meluncurkan Program Recognition of Prior Learning atau RPL Desa, yaitu penyetaraan akademik atas pengalaman kerja untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi.
Dengan adanya program ini, pengalaman kerja berbagai sumber daya manusia di desa, seperti sebagai kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta BUMDesa Bersama, dapat disetarakan dengan mengikuti kuliah di universitas, dengan berbagai program studi.
Bahkan para pesertanya, nantinya dapat memperoleh gelar sarjana, master, hingga doktor.
Menurut Sekjen Taufik Madjid, dalam program perkuliahan RPL Desa, pendidikan nonformal dan informal, serta pengalaman kerja dan pengabdian di desa dapat diakui sebagai capaian pembelajaran dalam bentuk perolehan SKS untuk menempuh pendidikan jenjang sarjana atau pascasarjana.
Di pelaksanaannya, semua Pendamping Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengelola BUMDesa serta semua pegiat desa hingga level RT/RW berkesempatan mengikuti program perkuliahan tersebut.
Syarat lainnya, lulusan SMA sederajat, dan berusia antara 25 tahun hingga 50 tahun.
Nantinya untuk menjadi S-1, akan mengikuti kuliah selama 2 tahun. Satu semester minimal datang ke kampus tiga kali. Selebihnya bisa via zoom.
Jurusannya apa saja? Nantinya bisa dibicarakan antara tim teknis Pemkab, dalam hal ini Bupati sesuai kondisi SDM desanya, dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk seperti Unnes Semarang
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, Yayuk Windrati menyampaikan, saat ini kepala desa aktif yang lulusan SMP sebanyak 37 orang, lulusan SMA 168 orang, D-1 ada 1 orang, D-3 ada 6 orang, D-4 1 orang, dan S-1 sebanyak 52 orang.
Adapun untuk perangkat desanya, mayoritas juga masih lulusan SMA sebanyak 1.700 orang, kemudian disusul lulusan SMP 318, yang SD juga ada banyak.
Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar; Sekjen Taufik Madjid; Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Ivanovich Agusta; serta Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito. (HS-08)
