HALO SEMARANG – Perkembangan platform media informasi digital semakin tak terkendali jumlahnya. Pada tahun 2022, Dewan Pers merilis ada sekitar 47 ribu media siber yang diakses oleh publik di Indonesia. Namun hanya 2.700-an yang sudah mendapatkan konfirmasi dari Dewan Pers.
Pertumbuhan jumlah media online tersebut juga seiring dengan peningkatan populasi pengguna internet. Menurut laporan We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Tanah Air, per Januari 2022.
Bahkan berdasarkan laporan survei oleh Katadata Insight Center (KIC) bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), lebih dari 73 persen masyarakat Indonesia mengandalkan media sosial sebagai platform utama untuk memperoleh informasi.
Fenomena ini tentu perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko menyebut, pesatnya laju informasi membuat publik harus selektif dalam memilih informasi yang faktual, tidak hanya aktual.
“Sekarang ini kita semakin sulit untuk menguraikan mana informasi yang benar dan mana yang dibenar-benarkan. Media banyak terjebak dalam distorsi aktual dan faktual. Padahal belum tentu kecepatan itu memberikan informasi yang presisi,” jelas Heri.
Heri menambahkan, Jawa Tengah sebagai provinsi dengan perolehan penghargaan keterbukaan informasi tertinggi, turut membawa pekerjaan rumah (PR) untuk tetap mengedepankan konsumsi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Tidak semua informasi itu memberikan literasi bagi pembacanya. Justru, literasi harus menjadi modal untuk publik ketika menyaring informasi yang semakin tak terbatas. Ini masih jadi PR kita bersama,” jelasnya.
Pentingnya Sinergi
Meskipun sudah banyak ruang edukasi untuk berdigital, lanjut Heri, hal itu tidak cukup untuk memitigasi merebaknya berita yang menyesatkan.
Menurutnya, pemerintah juga memiliki peran untuk menutup kran-kran tersebut. Sehingga kesadaran literasi dalam berinformasi tidak hanya dibebankan kepada publik, tetapi juga oleh para pemangku jabatan.
“Kalau kita perhatikan, sekarang ini banyak media online yang mengandalkan clicbait untuk mendapatkan pembaca. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, tetapi bukan berarti kita berpangku tangan,” terang Heri.
Ia menuturkan, salah satu peran pemerintah ialah memastikan lembaga-lembaga yang berwenang secara serius mengawasi portal-portal yang dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih dengan predikat yang disandang Jateng, turut menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Tengah sangat terbuka terhadap informasi di media online.
“Jateng jadi provinsi dengan peringkat terbaik terkait keterbukaan informasi publik dengan perolehan poin 99,95. Ini menunjukkan bahwa Jateng memiliki potensi yang besar untuk masuk dalam scoup ruang digital secara holistik,” tutur Heri.
Namun, ia juga mewanti-wanti untuk konsisten dalam menjaga literasi berinformasi. Baik dari masyarakat, pihak pemerintah ataupun lembaga terkait. Baginya, perlu ada sinergi untuk mewujudkan sistem informasi yang layak dan berkualitas.
“Masyarakat harus sadar terhadap informasi berikut literasinya. Kemudian pemerintah mampu melakukan pengawasan dengan seksama, serta lembaga terkait mampu memberikan kebijaksanaannya untuk menjadikan media online tidak hanya sebagai tren, tetapi mampu memberikan energi untuk mensejahterakan semua pihak, baik secara meteriel maupun imateriel,” pungkas pimpinan dewan dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.(HS)
