HALO KENDAL – Puluhan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di Kesbangpol Kendal menggelar rapat bersama, di salah satu rumah makan di Kendal, Sabtu (19/11/2022).
Dalam rapat Persaudaraan Ormas dan LSM Kendal setidaknya hadir 27 ormas dan LSM yang telah terdaftar resmi di Kesbangpol Kendal, dan sejumlah kegiatan pemerintah yang diduga berjalan tidak semestinya dibahas.
Koordinator Persaudaraan Ormas dan LSM Kendal, Rokhim menyampaikan, rapat bersama hari ini sengaja digelar untuk menyoroti kinerja pemerintah.
“Teman-teman Ormas dan LSM yang memiliki fungsi sebagai kontrol pemerintah tadi banyak menyampaikan usulan terkait apa saja yang paling urgen untuk disoroti. Mereka juga punya usulan sendiri dan kita satukan usulan-usulan itu,” ujarnya.
Dijelaskan, berbagai usulan dijadikan satu dimaksudkan untuk menyamakan visi dan misi demi mewujudkan Kabupaten Kendal yang lebih maju lagi. Rokhim juga membeberkan, hingga saat ini kinerja Pemkab Kendal di mata ormas dan LSM dinilai belum signifikan.
“Sedangkan Ormas dan LSM di Kendal sendiri sangat berharap adanya perubahan yang signifikan dari kinerja para pejabat di Pemkab Kendal,” imbuhnya.
Terkait kondisi yang demikian itu, lanjut Rokhim, sebuah audensi dengan pihak terkait ataupun sebuah pergerakan massa bisa menjadi salah satu opsi yang akan dilakukan para ormas dan LSM. “Audensi atau demo itu perlu, tapi tergantung dari temuan di lapangan dan hasil rapat bersamanya seperti apa,” ungkapnya.
Rokhim menegaskan, dengan terbentuknya Persaudaraan Ormas dan LSM Kendal ini, semua Ormas dan LSM diminta lebih solid dan bersatu serta menghindari tindakan untuk berjalan sendiri-sendiri ataupun berjalan saling mendahului.
“Kita semua harus fokus dengan pengawasan dan bersatu. Karena yang bergabung di sini adalah ketua-ketua dari Ormas dan LSM. Jika tidak berkomitmen ya kita keluarkan,” tandasnya.
Sedangkan Nur Kamid, dari Majelis Dzikir RI1 mengatakan, rapat bersama yang digelar puluhan Ormas dan LSM ini dilakukan untuk menyikapai berbagai masalah yang terjadi di Kendal.
“Meliputi adanya bantuan dari pemerintah pusat dan daerah yang harus diawasi, penataan ASN, pungutan liar di dunia pendidikan, izin galian c dan puluhan permasalahan lainnya,” ujarnya.
Selain itu, masalah yang sudah disampaikan itu ada juga masalah-masalah krusial lainnya. Yaitu dugaan jual beli jabatan, jual beli proyek, dan jual beli dana aspirasi dari dewan. “Terus terang saja, ini akan saya demo dan saya laporkan ke KPK RI,” tandas Nur Kamid.
Menurutnya, isu liar terkait jual beli jabatan yang sudah tersebar luas di masyarakat kalau tidak segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum akan berdampak bagi kemajuan Kabupaten Kendal.(HS)
