HALO SEMARANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Semarang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengalokasikan anggaran untuk Pondok Pesantren dalam Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang, Sodri menyampaikan, setiap pembahasan APBD, Fraksi PKB selalu menyuarakan agar pemerintah menaati Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren dan Peraturan Presiden (Perpes) nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
Peraturan tersebut mewajibkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk Pondok Pesantren, baik anggaran pendidikan, anggaran kegiatan, maupun anggaran pembangunan pesantren. Termasuk sarana dan prasarana penunjang.
“Namun hingga tiga tahun sejak 2019, di RAPBD Tahun 2023 belum ada alokasi anggaran untuk Pondok Pesantren,” ujar Sodri usai Sidang Paripurna DPRD Kota Semarang membahas RAPBD 2023 di Semarang, Selasa (27/9/2022).
Dari temuan dia, hanya ada rencana anggaran sebesar Rp 700 juta dalam item belanja Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal atau Kesetaraan.
Sedangkan pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
“Pesantren misal dimasukkan dalam unsur pendidikan nonformal, tetap saja hanya akan mendapat sebagian kecil dari jatah Rp 700 juta yang akan dibagi ke banyak unit pendidikan nonformal,” jelasnya.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kota Semarang Gumilang Febriyansyah Wisudananto menambahkan, dalam pos belanja Dinas Kebudayan dan Pariwisata juga tidak ada alokasi untuk pesantren.
Padahal menurut Febri, sapaan akrabnya, pondok pesantren adalah pelestari budaya sejati. Ada pencak silat, kesenian musik tradisional, penulisan aksara pegon, Bahasa Jawa, budaya ungggah-unggah, dan banyak lainnya.
“Itu semua diajarkan, dijaga, dilestarikan oleh setiap pondok pesantren. Khususnya Pesantren Salaf yang diasuh para kiai,” ujar Febri.
Febri mengingatkan Pemerintah Kota Semarang seharusnya mengalokasikan anggaran untuk pondok pesantren dengan item yang jelas dan rinci.
Dijelaskan Febri, anggaran itu bisa dimasukkan dalam Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM untuk program pengembangan ekonomi dan kewirausahaan, Dinas Pemuda dan Olahraga untuk pengembangan kepanduan, kepemudaan maupun prestasi olahraga, dan dinas-dinas lain yang pasti sangat mudah dikaitkan.
“Pondok pesantren terkait dengan pembangunan banyak sektor. Maka mestinya mudah membuat program berkait pondok pesantren,” tandasnya.
Sementara, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang HM Rohaini mengatakan, bahwa dirinya memang telah dihubungi oleh pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) Kota Semarang sebelum sidang paripurna dimulai.
Dia menyebutkan, pihak Dinbudpar telah membaca pandangan umum Fraksi PKB dan mengatakan telah merespon dengan menyiapkan agenda kegiatan yang akan ditempatkan di dua pondok pesantren.
Namun Rohaini dalam komunikasi dengan Dinbudpar itu menegaskan meminta agar program tersebut segera dimasukkan dalam RAPBD Tahun 2023 dan dijalankan.
“Saya telah dihubungi Dinbudpar. Mereka telah menyiapkan program untuk dua pesantren. Saya sambut baik agar program itu dimasukkan ke RAPBD 2023. Namun saya minta nantinya semua pesantren mendapat fasilitas program,” terangnya.
Selain memberi masukan dan kritik perihal pesantren, dalam sidang paripurna tersebut Fraksi PKB juga menyampaikan pandangan umum berisi pertanyaan atas turunnya target pendapatan daerah. (HS-06)
