HALO KEBUMEN – Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto meminta agar seluruh perangkat daerah Pemkab Kebumen menerapkan manajemen risiko. Selain sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penerapan manajemen risiko ini, juga agar pemerintah tidak mengalami kerugian.
Hal itu disampaikan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, ketika memberikan arahan dalam Bimtek Penyusunan Register Risiko bagi para koordinator pengelolaan risiko, yaitu sekretaris OPD dan kasubbag perencana.
Acara dilaksanakan di Griya Persada Convention Hotel Kaliurang-Yogyakarta selama dua hari, 25-26 Agustus 2022.
Menurut Arif Sugiyanto, organisasi swasta sudah biasa menerapkan manajemen risiko. Mestinya hal serupa juga berlaku untuk pemerintah daerah, karena risiko yang dihadapi lebih kompleks.
“Pemerintah Kabupaten Kebumen, telah mempunyai kebijakan pengelolaan risiko yaitu Perbub Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko. Tolong ini benar-benar dijadikan pedoman,” kata Bupati, seperti dirilis kebumenkab.go.id.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kebumen kembali menegaskan komitmennya, bahwa dalam promosi dan penempatan pegawai, tidak pernah mengambil keuntungan sepeserpun dan tidak ada biaya apapun.
“Saya hanya meminta kepada para peserta, untuk melaksanakan tugas dan kinerja dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya
Bupati juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, kepada Inspektorat Kabupaten Kebumen, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Juga kepada para narasumber, yang telah menularkan ilmunya kepada para peserta.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen, Dyah Woro Palupi, mengatakan acara tersebut diikuti 92 peserta. Mereka berasal dari unsur sekretaris, kasubbag perencana dan perwakilan kepala bagian di Setda Kebumen.
Bimtek menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi DIY, yaitu Agus Widodo, Fourita Mei Widati, dan Ana Suprihatiningsih.
Dalam sambutannya, Dyah Woro menyampaikan bahwa kedudukan sekretaris perangkat daerah dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai koordinator pengelolaan risiko tingkat eselon II.
Selain itu kasubbag perencanaan, kedudukannya adalah sebagai koordinator pengelolaan risiko tingkat eselon III.
“Adapun Sekda merupakan Koordinaor Pengelolaan risiko tingkat Pemda, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Bappeda dan Bagian Organisasi,” kata dia.
Perlu diketahui risiko merupakan kemungkinan kejadian yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dan kerugian bagi pemerintah daerah.
Pengelolaan risiko merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
Tuntuntan Pengelolaan risiko juga diamanatkan dalam berbagai hal, seperti penilaian reformasi birokrasi (RB), zona integritas (ZI), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Monitoring Capaian Program (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (korsupgah) korupsi, yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), dan kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Jenis-jenis risiko meliputi Risiko Strategis Pemda, Risiko Strategis OPD dan Risiko Operasional (Kegiatan). Risiko Strategis Pemda merupakan kemungkinan kejadian yang akan menghambat tercapainya tujuan pemda, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Risiko Strategis OPD merupakan kemungkinan kejadian yang akan menghambat tercapainya tujuan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen rencana strategis (Renstra).
Risiko Operasional (kegiatan) merupakan kemungkinan kejadian yang akan menghambat tercapainya tujuan suatu Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen DPA/RKA.
Dokumen Risiko harus senantiasa disertakan/dilampirkan pada setiap dokumen perencanaan kegiatan. (HS-08)
