HALO SEMARANG – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, mengatakan bahwa pemulihan ekonomi global saat ini, masih dibayangi sejumlah eskalasi risiko global dan tantangan yang harus disikapi dengan hati-hati, seperti inflasi, geopolitik, dan potensi resesi.
Meski begitu, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil pulih melewati pra pandemi 2019. Hal ini ditandai oleh (Produk Domestik Bruto) PDB Riil 2021 Indonesia yang berada 1,6 persen di atas level 2019. Pemulihan ekonomi Indonesia yang cepat diiringi oleh terkendalinya inflasi, dan merupakan salah satu yang paling moderat di antara peers.
“Saat ini kondisi ekonomi yang kita hadapi itu bergeser. Bergeraknya ke situasi di mana inflasi meningkat di berbagai belahan dunia. Namun kita lihat bahwa banyak negara peer grup kita, yang masih di bawah belum kembali ke level 2019. kita termasuk negara yang sudah kembali,” kata dia, dalam acara Bisnis Indonesia Mid Year Economic Outlook 2022 bertajuk Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahan Geopolitik Global Pascapandemi, Selasa (02/08/2022).
Lebih lanjut, Wamenkeu juga menjelaskan inflasi Indonesia pada Juli 2022 berada di angka 4,9 persen (yoy) berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik per 1 Agustus 2022.
Angka ini masih jauh dibawah negara-negara lain yang menghadapi tekanan inflasi yang lebih tinggi dari Indonesia, seperti Turki dengan angka inflasi 78,6 persen, Argentina 64 persen, Rusia 15,9 persen, dan Brazil 11,9 persen.
Selain itu, level PDB riil Indonesia juga menunjukkan arah yang positif, dengan budget defisit sekitar 4,6%. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan banyak negara lain Indonesia menunjukan fundamental yang kuat.
“Posisi relatif Indonesia menunjukkan ketahanan kita, namun demikian kita harus tetap berjaga-jaga,” ungkap Suahasil, seperti dirilis kemenkeu.go.id.
Dalam acara itu, Suahasil Nazara juga mengatakan APBN sebagai shock absorber, menjaga inflasi terkendali dengan memastikan harga-harga terutama administered price dan harga energi tidak meningkat secara drastis, juga menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi.
“Berarti APBN harus memberi alokasi subsidi dan kompensasi yang lebih tinggi. Ada peningkatan belanja perlindungan sosial dan subsidi kepada masyarakat. Supaya masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan bisa terjaga daya belinya. Kita pantau terus dan kita jaga supaya terlaksana dengan baik,” ujar Wamenkeu.
Lebih lanjut Wamenkeu juga mengatakan APBN sebagai shock absorber maka perlu dijaga keberlangsungan kesehatannya , yaitu melalui konsolidasi dan reformasi fiskal.
“Supaya tahun 2023 APBN bisa memenuhi amanat Undang-Undang 2 Tahun 2020 yaitu dengan defisit di bawah 3 persen. Ini sedang kami desain,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Wamenkeu juga memaparkan realisasi APBN di semester 1 2022 yang mengalami pertumbuhan pendapatan negara mencapai 48,5 persen sejalan dengan pertumbuhan belanja negara sebesar 6,3 persen.
“Tumbuhnya sangat tinggi. Namun, kita harus berjaga-jaga karena seperti dalam 2-3 bulan terakhir, dia bisa turun dengan sangat tajam, bisa naik lagi dengan sangat tajam. Ini membuat perencanaan kita harus sangat hati-hati dalam konteks pajak, kepabeanan cukai, dan juga PNBP kita,”ungkap Wamenkeu
Meski begitu, pemerintah tengah bersiap-siap menghadapi kondisi ekonomi dunia yang masih mengalami guncangan.
“Kalau suku bunga masih meningkat di Amerika, di belahan dunia Eropa, maka turbulensi ke emerging market masih akan terjadi. Dengan demikian pemerintah bersiap-siap. APBN bersiap-siap,”ujar Wamenkeu.
Untuk menghadapi itu, diperlukan inovasi dalam mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru pascapandemi. Salah satunya dengan memanfaatkan titik-titik potensi dan opprtunity di masa mendatang dengan mengadopsi teknologi baru, revitalisasi industri, pembangunan EBT ekonomi hijau, dan juga program lainnya.
“Pola hidup new normal, ini adalah potensi kita. Peta perdagangan dan investasi yang baru. Kesadaran atas ekonomi hijau. Ini adalah ruang untuk pertumbuhan masa depan, juga mengenai energi dan ketahanan pangan,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Wamenkeu mengatakan pemerintah akan terus bersinergi antar badan pengelola fiskal terkait dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi, tantangan dan risiko global di masa mendatang.
“Kami mohon dukungan dari seluruh media dan juga masyarakat untuk terus menjaga protokol kesehatan, tapi terus menjalankan kegiatan ekonomi. Sehingga kondisi ekonomi kita perbaiki, protokol kesehatan kita perkuat, dan kita bisa betul-betul keluar dari pandemi Covid ini dengan Indonesia yang lebih baik,” kata dia.
Sektor Pajak
Sementara itu dari sektor penerimaan pajak, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, dalam acara Media Breifing DJP, Selasa (02/08/2022) mengatakan hingga akhir Juni 2022, penerimaan pajak mencapai Rp 868,3 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 55,7% dengan capaian 58,5% dari target Perpres 98/2022.
“Harapannya ini akan konsisten hingga akhir tahun, walaupun ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, kita harus tetap waspada mengenai pergerakan harga komoditas dan juga perkembangan ekonomi dunia,” terang Suryo.
Suryo melanjutkan bahwa jika dirinci lebih lanjut menurut kelompok jenis pajak besar, PPH Non Migas berkontribusi sebesar 69,4% target yang didapat dengan jumlah Rp 519,6 triliun. Kemudian, PPN & PPnBM mencatakan penerimaan sebesar Rp300,9 triliun (47,1% dari target), PBB & Pajak Lainnya tercatat sebesar Rp4,8 triliun (14,9% dari targer), dan PPh Migas mencapai Rp43 triliun (66,6% dari target).
“Ada beberapa elemen yang berkontribusi pada capaian penerimaan sampai dengan semester I tahun 2022,” lanjut Suryo.
Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada periode Januari hingga Juni 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan tingkat permintaan yang terus membaik (domestik dan luar negeri), basis yang rendah pada tahun 2021 akibat pemberian insentif, dan dampak dari implementasi UU HPP.
Pada bulan Juni, kinerja pertumbuhan terutama ditopang oleh penerimaan PPS yang sangat tinggi pada bulan terakhir implementasinya.
“Dapat kami sampaikan juga bahwa di semester dua nanti kedepan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan masih cukup konsisten sejalan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Maka tadi kami sampaikan di awal dan Ibu Menteri juga sudah sampaikan bahwa kita harus tetap waspada juga terhadap pertumbuhan dan situasi ekonomi dunia karena pengaruh ekonomi akan berdampak juga pada penerimaan perpajakan,” kata Suryo. (HS-08)