HALO SEMARANG – Sekretariat Kabinet (Setkab) menambah cadangan anggaran (automatic adjustment) sebesar Rp 16,32 miliar, sebagai tindak lanjut permintaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Sebelumnya, Sri Mulyani meminta semua kementerian dan lembaga, untuk mencadangkan anggaran tahun 2022, guna mengantisipasi peningkatan ketidakpastian perekonomian global, yang berdampak pada perekonomian domestik, sekaligus mengganggu pemulihan ekonomi nasional.
“Penambahan automatic adjustment di Sekretariat Kabinet, diutamakan dengan melakukan adjustment pada belanja barang yang belum dilaksanakan dan dikontrakkan. Penambahan automatic adjustment tersebut, sedang dalam proses penetapan di Kementerian Keuangan,” kata Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Fadlansyah Lubis, pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, Kamis (02/06/2022), di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.
Sebelumnya, Setkab juga telah melakukan pencadangan anggaran dengan jumlah yang sama yang dilakukan pada anggaran tunjangan kinerja yang melekat pada gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR).
“Automatic adjustment terkait mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19. Sekretariat Kabinet melakukan automatic adjustment pada tunjangan kinerja yang melekat pada gaji ke-13 dan THR yang memang nantinya akan membutuhkan keputusan tersendiri,” kata Fadlan, dalam pertemuan yang dipimpin Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dari Partai Golkar tersebut.
Hingga 24 Mei 2022 Setkab telah merealisasikan anggaran sebesar Rp135,18 miliar atau 41,43 persen dari pagu anggaran sebesar Rp326,32 miliar. Waseskab optimistis dalam kurun waktu kurang dari tujuh bulan Setkab dapat merealisasikan target output yang belum dicapai.
“Termasuk merealisasikan output belanja modal, akan kami upayakan agar realisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2022 dapat lebih maksimal,” kata dia, seperti dirilis setkab.go.id.
Untuk RAPBN Tahun 2023, Setkab mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp352,29 miliar yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp256,72 miliar dan belanja nonoperasional sebesar Rp95,58 miliar.
Fadlan menyampaikan, pada tahun 2023, Setkab akan mengintegrasikan sistem informasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Sekretariat Kabinet bermaksud untuk mengusulkan pengalihan anggaran. Hal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan anggaran integrasi sistem informasi,” ujarnya.
Kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Waseskab mengungkapkan bahwa pertemuan tiga pihak atau trilateral dalam rangka penelaahan Rancangan Rencana Kerja Setkab Tahun 2023 akan dilakukan pada Jumat (03/06/2022) esok.
“Sekretariat Kabinet akan menghadiri kegiatan pertemuan tiga pihak bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 3 Juni untuk membahas anggaran Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan pagu indikatif,” kata dia.
Turut hadir dalam Raker antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani. (HS-08)
