HALO PATI – Angka stunting di Kabupaten Pati, telah mengalami penurunan 0,34 persen dibanding tahun sebelumnya.
Hal itu diungkapkan Bupati Pati, Haryanto dalam peringatan HKG-PKK ke-50, di Pendopo kabupaten Pati, belum lama ini, dengan tema “Berbakti untuk Bangsa, Berbagi untuk Sesama”. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala OPD, Camat, Ketua TP PKK Pati, Persit dan Bhayangkari.
Dia mengatakan angka stunting di kabupaten Pati pada akhir tahun 2021, berada pada posisi 5,76%, atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang berada di 6,10%. Dengan demikian dari sekitar 68.160 bayi, tercatat 3.935 balita yang mengalami stunting.
“Semoga peringatan HKG-PKK ke-50 ini dapat menjadi awal untuk terus meningkatkan semangat pembaruan dalam peningkatan kreativitas dan inovasi pemberdayaan perempuan dan keluarga menuju masyarakat yang sejahtera,” kata dia.
Dalam sambutannya, Bupati Pati juga mengapresiasi berbagai sumbangsih PKK kabupaten Pati sebagai mitra pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga.
“Di mana program pemberdayaan yang telah dilaksanakan selama ini berdampak luas bagi peningkatan taraf hidup masyarakat,” kata dia, seperti dirilis patikab.go.id.
Haryanto pun berpesan agar momentum tersebut, dapat semakin menggelorakan krida PKK kabupaten Pati, dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah daerah melalui 10 program pokok PKK, sesuai prioritas program dan kegiatan yang ditetapkan.
“Seperti dukungan terhadap program pencegahan dan penurunan angka kematian ibu dan bayi serta angka stunting di kabupaten Pati,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati, Musus Indarnani mengatakan bahwa ini merupakan peringatan HKG-PKK ke-50, yang juga merupakan momentum yang memiliki arti penting, utamanya terkait implementasi pelaksanaan 10 program pokok PKK.
“Dan menjadi sangat istimewa karena merupakan peringatan emas gerakan PKK di seluruh Indonesia”, jelas Musus Indarnani.
Lebih lanjut, ia pun menegaskan bahwa PKK merupakan mitra kerja pemerintah dan sebagai gerakan masyarakat untuk pemberdayaan keluarga sehingga mampu menyelaraskan dasar kebijakan pemerintah dan diharapkan bisa meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
“Semoga apa yang telah kita lakukan manfaatnya menjadi pahala yang akan terus mengalir dalam membantu masyarakat dan keluarga,”, kata dia. (HS-08)
