HALO KENDAL – Badan Pusat Stastik (BPS) Kabupaten Kendal menyebut, jumlah penduduk miskin di Kendal mengalami penurunan. Dari sebelumnya di 2025 sebanyak 83.730 orang, turun menjadi 80.280 orang pada 2026, atau berkurang sebanyak 3.450 orang.
Hal itu disampaikan Kepada BPS Kendal, Ade Sandi Parwoto, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Statistical Coaching Clinic (SCC) bertema “Sosialisasi DTSEN dan Kemiskinan Kabupaten Kendal 2026”, sebagai rangkaian Hari Statistik Nasional 2026, di ruang Ngesti Widhi Setda Kendal, Kamis (22/10/2026).
Persentase penduduk miskin atau P0 juga menurun dari 8,40 persen pada tahun 2025 menjadi 8,07 persen pada tahun 2026, atau turun 0,33 poin persentase.
“Capaian ini menunjukkan berkurangnya proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan,” terang Parwoto di hadapan 65 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan.
Perbaikan tersebut, lanjutnya, turut diikuti penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dari 1,47 pada 2025 menjadi 1,11 pada 2026, atau turun 0,36 poin. Penurunan P1 menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit.
Parwoto menambahkan, untuk indeks keparahan kemiskinan (P2) juga turun dari 0,35 pada 2025 menjadi 0,22 pada 2026, atau berkurang 0,13 poin. Penurunan P2 mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin rendah.
“Secara umum, berdasarkan data yang dipaparkan, indikator P0, P1, dan P2 Kabupaten Kendal pada 2026 berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Kondisi ini menjadi informasi penting dalam mengevaluasi perkembangan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran,” paparnya.
Setelah pemaparan indikator kemiskinan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sesi ini membahas pentingnya pemahaman terhadap data sosial ekonomi, perubahan desil, serta penggunaan data dalam mendukung penetapan sasaran program perlindungan sosial dan pembangunan.
Parwoto menjelaskan, DTSEN menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pemahaman kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Namun, perubahan desil perlu dijelaskan secara hati-hati karena desil menunjukkan posisi relatif rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan berdasarkan data dan metode yang digunakan, bukan semata-mata label penerima atau bukan penerima bantuan sosial,” jelasnya.
Melalui sesi diskusi, ungkap Parwoto, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai indikator kemiskinan dan DTSEN.
“Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi secara akurat dan berimbang, sedangkan OPD, akademisi, serta pelaksana program sosial dapat berkontribusi melalui pemanfaatan data dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan,” harapnya.
Parwoto menambahkan, penyelenggaraan Statistical Coaching Clinic ini menjadi bagian dari upaya BPS Kendal untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui peningkatan literasi statistik dan pemahaman DTSEN, diharapkan informasi mengenai kemiskinan dapat dimaknai secara tepat dan digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan yang berbasis bukti,” imbuhnya.
Sementara dalam arahannya, Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai DTSEN, khususnya terkait perubahan desil dan pemanfaatannya dalam program perlindungan sosial.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk memahami dan memaknai angka kemiskinan Kabupaten Kendal tahun 2026 secara tepat, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Memurut Bupati, peningkatan literasi data menjadi salah satu hal penting yang ditekankan dalam kegiatan tersebut.
“Pemerintah daerah, media, akademisi, dan pelaksana program sosial diharapkan dapat berkolaborasi dalam menjelaskan DTSEN dan perubahan desil secara benar, sekaligus mendorong pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Momentum HSN Tahun 2026 ini menegaskan bahwa statistik tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan kondisi masyarakat, tetapi juga menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Kolaborasi yang kuat dan pemanfaatan data yang tepat diharapkan dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal yang lebih terarah, lebih terukur, dan berkelanjutan.(HS)
