HALO DEMAK – Selama hampir satu dekade, warga Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, harus hidup berdampingan dengan abrasi dan banjir rob, yang terus menggerus kampung mereka.
Sawah, tegalan, hingga tambak yang dahulu menjadi sumber penghidupan perlahan rusak.
Kini harapan untuk memulihkan pesisir kembali tumbuh setelah desa tersebut dipilih menjadi lokasi percontohan perlindungan Pantai Utara Jawa (Pantura) berbasis alam atau Nature-based Solutions.
Harapan itu ditandai dengan penanaman mangrove oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Desa Timbulsloko, Senin (19/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan kawasan pesisir melalui pendekatan berbasis alam, yang diharapkan mampu membantu mengurangi dampak abrasi sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan rob.
Acara itu turut dihadiri Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan, Bupati Demak, Bupati Kendal, Wakil Wali Kota Semarang, serta berbagai elemen masyarakat, termasuk para pelajar.
Kepala Desa Timbulsloko, Nadhiri menyambut baik penanaman mangrove tersebut. Ia berharap langkah itu menjadi awal pemulihan desa yang selama bertahun-tahun menghadapi tekanan kerusakan pesisir.
“Terima kasih atas penanaman mangrove. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat Timbulsloko. Harapannya, Desa Timbulsloko bisa pulih kembali,” kata Nadhiri.
Memburuk
Nadhiri menuturkan, kondisi Timbulsloko mulai memburuk sejak 2016. Air pasang tinggi, abrasi, dan banjir rob hampir terjadi setiap hari. Bahkan, sebagian wilayah dukuh di desa tersebut mulai tenggelam.
Perubahan itu berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Timbulsloko yang dahulu dikenal memiliki sumber penghidupan melimpah, kini harus menghadapi kenyataan hilangnya lahan produktif akibat kerusakan pesisir.
“Dulu Timbulsloko termasuk desa yang kaya raya. Ada sawah, tegalan, dan tambak. Penghasilan setiap hari ada udang dari tambak. Terus empat bulan sekali panen padi, panen cabai, jagung, dan bandeng. Setelah kena abrasi, hancur semuanya,” tuturnya.
Pemerintah desa, lanjut Nadhiri, sebenarnya telah menyiapkan relokasi bagi warga. Namun, persoalan ekonomi membuat sebagian masyarakat kembali ke tempat tinggal semula.
Di lokasi baru, sejumlah warga kesulitan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Sementara itu, usia dan keterbatasan pilihan pekerjaan turut menjadi kendala untuk mencari nafkah di luar desa.
“Warga bertahan di sini karena masalah ekonomi. Umur 40 tahun kalau kerja bangunan sudah agak loyo, tidak kuat. Kalau mau kerja di pabrik tidak diterima, akhirnya kembali lagi ke sini. Paling tidak tiap hari bisa dapat kerang, udang, atau kepiting dari belakang rumah,” katanya.
Kondisi tersebut membuat warga berupaya bertahan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang masih tersedia di sekitar tempat tinggal mereka, meski ancaman rob terus membayangi.
Menanam Mangrove
Di tengah keterbatasan, Pemerintah Desa Timbulsloko berupaya menjaga lingkungan melalui peraturan desa (perdes). Salah satu ketentuannya mewajibkan warga menanam mangrove sebagai bagian dari upaya melindungi kawasan pesisir.
Aturan tersebut bahkan memuat kewajiban mengganti mangrove yang ditebang dengan penanaman pohon baru. Warga yang menebang satu pohon mangrove harus menanam 10 pohon.
Kewajiban serupa juga berlaku bagi warga yang menikah maupun pemilik ternak yang hewannya memakan mangrove.
“Warga yang menebang mangrove satu pohon harus tanam 10 pohon baru. Kalau ada warga yang menikah, menanam 10 pohon. Kalau ada ternak yang makan mangrove, pemiliknya harus tanam 10 pohon. Ini masih berjalan sampai sekarang,” jelas Nadhiri.
Upaya tersebut menjadi bagian dari ikhtiar warga untuk menjaga lingkungan sekaligus membuka peluang pengembangan Timbulsloko sebagai desa wisata mangrove dalam jangka panjang.
Bagi masyarakat, keberadaan mangrove bukan sekadar persoalan penghijauan, melainkan juga bagian dari harapan, untuk melindungi permukiman dan mempertahankan kehidupan di tengah ancaman abrasi serta rob.
Harapan serupa disampaikan Masripah, warga Dukuh Wonorejo, Desa Timbulsloko. Selama bertahun-tahun tinggal di kawasan tersebut, dia harus berkali-kali meninggikan lantai dan memperbaiki rumah agar air pasang tidak masuk ke dalam hunian.
Upaya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hasil kerja keras keluarga kerap kembali digunakan untuk memperbaiki rumah yang terdampak rob.
“Sudah lama dialami warga sini. Kalau bisa pasang pemecah ombak biar tidak besar sampai sini (daratan). Semoga dengan kegiatan ini dan adanya Giant Sea Wall nanti bisa mengurangi rob,” ujarnya.
Bagi warga seperti Masripah, penanaman mangrove dan rencana perlindungan pesisir menjadi harapan agar kehidupan mereka ke depan lebih aman dan tidak terus dibayangi kerusakan akibat air laut.
Mengurangi Dampak
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penanaman mangrove merupakan salah satu langkah untuk mengurangi dampak abrasi dan banjir rob yang mengancam kawasan pesisir Jawa Tengah, terutama di Pantura.
Menurutnya, kerusakan pesisir, banjir rob, dan penurunan muka tanah merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan terpadu.
Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah melalui gerakan Mageri Segoro. Sepanjang 2025, program tersebut mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare, yang tersebar di 107 desa, 54 kecamatan, dan 17 kabupaten/kota.
Meski demikian, Luthfi mengakui bahwa tidak semua mangrove yang ditanam dapat bertahan hidup. Karena itu, diperlukan dukungan tambahan untuk meningkatkan keberhasilan pemulihan ekosistem pesisir.
Ia menyebut penggunaan teknologi HexBricks dapat mendukung upaya pemulihan mangrove. Selain itu, pembangunan Giant Sea Wall diharapkan menjadi salah satu bagian dari solusi untuk mengurangi risiko kerusakan pesisir Pantura.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, mangrove berperan membantu meredam energi gelombang laut sehingga dapat mengurangi dampak abrasi.
Menurut AHY, perlindungan Pantura perlu dilakukan melalui pendekatan hibrida, yakni memadukan pembangunan infrastruktur fisik, seperti tanggul pantai maupun tanggul laut, dengan solusi berbasis alam.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi menghadapi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah yang mengancam permukiman serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Mari kita kawal bersama-sama pembangunan Giant Sea Wall ini, dimulai dari penanaman mangrove. Jateng nanti dimulai dari Kendal, Semarang, dan Demak,” katanya.
Bagi warga Timbulsloko, upaya pemulihan pesisir ini membawa harapan baru setelah bertahun-tahun menghadapi abrasi dan rob.
Perjalanan untuk memulihkan desa tentu membutuhkan proses panjang, tetapi keterlibatan pemerintah dan masyarakat menjadi langkah penting untuk menjaga pesisir sekaligus mempertahankan ruang hidup warga Pantura. (HS-08)
