HALO DEMAK –Ancaman abrasi dan banjir rob yang terus membayangi pesisir utara Jawa mendorong pemerintah memperkuat perlindungan pantai melalui pemulihan ekosistem mangrove dan inovasi teknologi. Salah satunya dilakukan di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dengan memanfaatkan teknologi HexBricks.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanam mangrove di kawasan tersebut, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perlindungan pesisir berbasis alam atau Nature-Based Solutions (NbS), yang memadukan pemulihan ekosistem dengan struktur pelindung pantai.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penanaman mangrove menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi dampak abrasi dan banjir rob yang selama ini mengancam kawasan pesisir.
“Upaya hari ini adalah upaya pencegahan, yaitu dengan penanaman mangrove,” kata Luthfi.
Menurut dia, tantangan perlindungan pesisir di Jawa Tengah cukup besar. Garis pantai utara provinsi ini membentang sepanjang 651 kilometer dan mencakup 17 kabupaten/kota. Sejumlah wilayah menghadapi persoalan abrasi, banjir rob, hingga penurunan muka tanah yang membutuhkan penanganan secara terpadu.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jateng adalah melalui gerakan Mageri Segoro. Sepanjang 2025, program tersebut mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare. Penanaman tersebar di 107 desa, 54 kecamatan, dan 17 kabupaten/kota.
Luthfi berharap, penggunaan teknologi HexBricks dapat memperkuat upaya pemulihan ekosistem mangrove, terutama di kawasan pesisir yang rentan terhadap abrasi dan perubahan kondisi lingkungan.
HexBricks merupakan inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berupa struktur modular yang dirancang untuk mendukung pemulihan kawasan mangrove. Di Timbulsloko, teknologi ini diterapkan bersama guludan dan struktur bambu sebagai bagian dari kawasan percontohan perlindungan pesisir.
Kawasan percontohan tersebut mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare, dengan penanaman tahap awal pada lahan seluas 1.200 meter persegi.
Efektivitas penerapan teknologi ini akan dievaluasi melalui pemantauan pertumbuhan mangrove, proses sedimentasi, kinerja struktur pelindung, serta manfaatnya bagi masyarakat setempat.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY menjelaskan, mangrove memiliki peran penting dalam meredam energi gelombang laut sehingga dapat membantu mengurangi abrasi di kawasan pesisir.
Menurut dia, penerapan HexBricks juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Modul tersebut diproduksi oleh masyarakat setempat sehingga membuka peluang kerja sekaligus menambah sumber penghasilan bagi warga pesisir.
“Ini juga berarti membuka lapangan kerja dan menghadirkan penghasilan untuk masyarakat yang ada di pesisir,” jelas AHY.
AHY menegaskan, perlindungan Pantura membutuhkan pendekatan hybrid, yakni memadukan pembangunan infrastruktur fisik dengan solusi berbasis alam. Pembangunan tanggul pantai maupun tanggul laut perlu berjalan beriringan dengan pemulihan ekosistem pesisir, termasuk penanaman mangrove.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah yang berdampak pada permukiman serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, kegiatan di Timbulsloko merupakan kawasan percontohan atau demonstration plotting untuk mempelajari penerapan perlindungan pesisir sesuai karakteristik lingkungan setiap wilayah.
Menurut Didit, model perlindungan yang diterapkan di suatu daerah belum tentu dapat digunakan dengan cara yang sama di wilayah lain. Karena itu, setiap pendekatan perlu dikaji dengan mempertimbangkan kondisi alam dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Di tempat lain belum tentu dilakukan seperti ini, karena perbedaan tematik masing-masing daerah itu perlu kita pelajari bersama,” kata Didit.
Ia menambahkan, pembangunan perlindungan Pantura juga harus memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, terutama nelayan dan petambak. Upaya perlindungan pesisir tidak boleh mengabaikan kebutuhan warga untuk tetap mengakses laut dan tambak sebagai sumber penghidupan.
Melalui perpaduan infrastruktur fisik, pemulihan ekosistem, dan pelibatan masyarakat, perlindungan Pantura diharapkan dapat berjalan lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan. Dengan demikian, upaya mengurangi abrasi dan banjir rob juga dapat berjalan seiring dengan perlindungan ruang hidup serta keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.(HS-08)
