HALO SEMARANG – DPR RI menegaskan, pemerintah harus menjadikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal ini karena dampak asap tidak hanya menurunkan kualitas udara, tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian dalam skala yang luas.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh semata berfokus pada pemadaman api.
Menurutnya, dampak karhutla jauh melampaui kawasan tempat api muncul. Asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu pernapasan, membatasi aktivitas luar ruang, hingga menghambat kegiatan belajar dan bekerja.
“Jika kebakaran meluas, transportasi serta aktivitas ekonomi juga dapat terdampak. Karena itu, penanganan Karhutla harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas,” tegasnya, di Jakarta, bebertapa waktu lalu.
Alex meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak terus menyampaikan informasi kualitas udara yang mudah dipahami masyarakat, memperkuat layanan kesehatan, serta menyiapkan langkah perlindungan bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.
“Sekolah dan fasilitas pelayanan publik juga perlu memiliki pedoman yang jelas ketika kualitas udara memburuk. Apabila diperlukan penyesuaian aktivitas, keputusan harus didasarkan pada kondisi udara dan risiko kesehatan, disertai komunikasi yang baik kepada masyarakat,” imbau Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia juga mengingatkan agar fasilitas kesehatan dipastikan siap menangani berbagai keluhan masyarakat akibat paparan asap.
“Penanganan darurat tidak boleh membuat warga harus mencari sendiri informasi mengenai risiko yang mereka hadapi,” lanjut Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.
Alex menilai langkah mitigasi harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalkan, terutama ketika kualitas udara mulai memburuk di wilayah terdampak.
Evaluasi Mitigasi
Sementara itu anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha, meminta pemerintah mengevaluasi mitigasi dan penanganan karhutla yang terus berulang setiap tahun.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam mencegah kebakaran, mempercepat pemadaman, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menyebut, sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan, seperti Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, kerap menghadapi persoalan karhutla. Kondisi tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun langkah antisipasi berdasarkan pengalaman penanganan pada tahun-tahun sebelumnya.
“Semestinya dengan peristiwa-peristiwa tahunan ini, pemerintah pusat sudah membuatkan rencana mitigasi-mitigasi apabila ini terjadi lagi di tahun ke depan. Dan perlu kita berkaca kepada penanganan-penanganan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Syarif Fasha.
Selain perencanaan mitigasi, Syarif menilai koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar penanganan karhutla berjalan terpadu. Keterlibatan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian yang menangani kehutanan, perlu diiringi kerja sama yang efektif dengan pemerintah daerah.
Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab berjalan jelas, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak terhambat oleh perbedaan kewenangan maupun kecenderungan saling melempar tanggung jawab antarlembaga.
“Jangan sampai nanti saling menyalahkan. Oh, ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B, tapi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Selain itu, Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jambi ini juga menyoroti kesiapan sarana pemadaman, termasuk penggunaan helikopter water bombing. Berdasarkan pengamatannya di daerah pemilihannya, Jambi, terdapat helikopter yang disiagakan, tetapi tidak selalu dapat dioperasikan secara optimal. Kondisi tersebut perlu dievaluasi agar pengerahan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Lebih lanjut, Syarif turut mengingatkan bahwa penanganan karhutla di lahan gambut membutuhkan pendekatan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah.
Oleh karena itu, strategi pemadaman perlu disesuaikan dengan karakteristik lahan, disertai upaya pembasahan gambut dan langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas.
Ia menambahkan, evaluasi penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada proses pemadaman. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemulihan lingkungan, kesehatan masyarakat dan petugas pemadam, serta aktivitas ekonomi yang terganggu akibat kebakaran dan kabut asap.
“Jadi jangan berjalan hanya mengedepankan sektor masing-masing,” kata Syarif.
Sudah Mengancam
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan, upaya perlindungan Kesehatan bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilaksanakan sesegera mungkin. Sebab karhutla sudah mengancam banyak kelompok rentan di masyarakat.
“Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam,” tegas Charles, baru-baru ini.
Pimpinan Komisi Kesehatan DPR itu juga turut mendesak agar fasilitas publik dilengkapi penyaring udara.
Hal itu perlu diperkuat, terutama menjaga masyarakat dari kelompok rentan atau keluarga dengan balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan.
“Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap,” ujarnya.
Charles menambahkan, penanganan Karhutla seharusnya berjalan secara terpadu dan berkesinambungan dengan dampak yang ditimbulkan, dalam hal ini krisis kesehatan yang dialami masyarakat akibat Karhutla berkepanjangan.
“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya,” ujar Legislator dari Dapil DKI Jakarta III tersebut.
Charles menyatakan, Clean Air Shelters adalah sebuah dukungan yang wajib diberikan Pemerintah kepada masyarakat korban Karhutla dan dampak asapnya.
Untuk itu, Charles kembali mendesak Pemerintah pusat dan daerah untuk segera memperbanyak Clean Air Shelters, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
“Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Pastikan penyaring udaranya berfungsi, kualitas udara dipantau, dan aksesnya gratis!” kata Charles.
“Pemerintah sepertinya tidak bisa menjamin kapan api akan padam. Tetapi Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung!,” kata dia. (HS-08)
