HALO SEMARANG – Jawa Tengah kembali mencatatkan prestasi dalam pengendalian inflasi. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah dinobatkan sebagai salah satu TPID provinsi berkinerja terbaik 2026.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) — Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Menurut Luthfi, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor di Jawa Tengah mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
“Kolaborasi ini kita lakukan untuk menjaga harga kebutuhan pokok penting, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan tetap terjaga,” kata Luthfi seusai acara.
Ia menyebut, kondisi inflasi Jawa Tengah hingga Agustus 2026 juga masih berada di bawah angka nasional. Inflasi Jateng tercatat 3,08 persen secara tahunan (year on year/YoY), sementara inflasi nasional mencapai 3,19 persen.
Luthfi menjelaskan, pengendalian inflasi di Jawa Tengah tidak hanya dilakukan ketika harga komoditas mulai bergerak naik. Upaya tersebut dilakukan dari sisi hulu hingga hilir, terutama dengan memperkuat produksi pangan sebagai salah satu fondasi utama stabilitas harga.
Jawa Tengah, kata dia, merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Berdasarkan data 2025, luas panen padi mencapai 1,67 juta hektare, meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73 persen dibandingkan 2024.
Produksi gabah kering giling tercatat sekitar 9,3 juta ton atau setara sekitar 5,35 juta ton beras. Produksi tersebut berkontribusi sekitar 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional.
Produksi jagung juga mengalami peningkatan sebesar 13,37 persen, dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton. Angka tersebut menjadi salah satu peningkatan produksi terbesar di antara provinsi di Pulau Jawa.
“Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Karena itu intervensinya kita lakukan dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Di sektor hulu, penguatan produksi dilakukan melalui perbaikan 108 daerah irigasi, penyediaan 5.400 pompa, penanganan banjir di 60 titik, penguatan pola tanam, penyediaan sarana produksi, corporate farming, ketersediaan benih hingga pengendalian hama.
Pemprov Jateng juga memberi perhatian khusus terhadap komoditas cabai yang selama ini cukup sensitif terhadap pergerakan inflasi.
Salah satunya melalui program New Champion yang dikembangkan di lahan seluas 50 hektare di tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.
Dukungan juga diberikan melalui pembangunan greenhouse yang melibatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta komitmen champion petani untuk periode Oktober-Desember 2026. Program tersebut ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 54.500 kilogram cabai.
Sementara dari sisi hilir, pengendalian inflasi dilakukan dengan memperkuat rantai pasok melalui supply chain champion, menggelar Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali, serta memperkuat 368 kios pangan.
BUMD juga diperkuat perannya sebagai off taker atau pembeli komoditas strategis, sehingga hasil produksi petani memiliki kepastian pasar.
Kerja sama antardaerah turut menjadi bagian dari strategi menjaga pasokan. Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan sejumlah daerah, di antaranya Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, dan Maluku Utara.
Selain menjaga pasokan, pemerintah juga melakukan intervensi untuk mempertahankan keterjangkauan harga. Salah satunya melalui subsidi pangan bagi produsen dan konsumen senilai Rp5,135 miliar serta pemanfaatan e-Purchasing untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah.
Di sisi lain, pengendalian inflasi juga berjalan beriringan dengan percepatan digitalisasi daerah.
Luthfi mengatakan, digitalisasi melalui program P2DD membantu pemerintah daerah mengelola transaksi dan tata kelola ekonomi secara lebih efisien sekaligus memungkinkan pemantauan secara real-time.
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 96,25. Jawa Tengah juga meraih peringkat II Championship P2DD 2025.
Implementasi digitalisasi tersebut telah masuk ke berbagai layanan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan New Sakpole dengan berbagai pilihan kanal pembayaran, mulai dari virtual account bank atau agregator, QRIS, transfer antarbank hingga Laku Pandai Bank Jateng.
Transaksi Samsat Budiman juga terus mengalami peningkatan sepanjang periode 2022-2025.
Fondasi digital tersebut kemudian terus diperluas dengan dukungan Bank Jateng melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, forum group discussion (FGD) bersama pemerintah daerah, serta perluasan kanal pembayaran.
“Pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah ini dua hal yang saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi daerah,” ujar Luthfi.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Peran tersebut mencakup pengendalian inflasi sekaligus digitalisasi dan penguatan tata kelola ekonomi daerah.
Acara di JICC tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta sejumlah perwakilan kementerian/lembaga dan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.(HS)
