HALO KENDAL – Persoalan banjir menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, saat Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar kegiatan Bersih Desa Tampung Aspirasi Warga (Bersatu Siaga).
Dalam forum tersebut, warga meminta Pemkab Kendal membantu menangani kondisi Kali Penut yang dinilai menjadi salah satu persoalan ketika hujan turun. Pemerintah kabupaten memastikan penanganan Kali Penut telah masuk dalam anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kendal tahun 2026.
Aspirasi tersebut disampaikan warga Banyuurip, Isrokim, yang meminta dilakukan normalisasi Kali Penut karena wilayahnya kerap dilanda banjir.
“Meminta normalisasi Kali Penut, karena desa kami langganan banjir. Hujan sedikit saja langsung banjir,” ujar Isrokim.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan sejumlah sungai di Kabupaten Kendal pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Meski demikian, Pemkab Kendal tetap mengambil langkah sesuai kewenangannya dan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng.
“Kewenangannya untuk normalisasi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kendal ini sebenarnya kewenangan provinsi. Tetapi memang kami juga tidak bisa menutup mata, kami mempunyai tanggung jawab juga. Kami terus berkoordinasi dengan pihak provinsi,” kata Dyah.
Menurutnya, kondisi Kali Penut memang membutuhkan penanganan. Karena itu, Pemkab Kendal telah mengalokasikan anggaran melalui Dinas PUPR pada 2026 untuk melakukan pemeliharaan di sungai tersebut.
“Karena kondisinya memang sudah sangat memprihatinkan, tahun ini dari anggaran PUPR kami menganggarkan untuk normalisasi di Kali Penut, tetapi memang hanya bisa untuk pemeliharaan,” ujarnya.
Dyah menjelaskan, Pemkab Kendal masih dapat melakukan pengerukan atau pemeliharaan sungai melalui APBD Kabupaten Kendal. Sementara penanganan yang berkaitan dengan perbaikan tanggul atau kegiatan yang masuk dalam belanja modal menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Kalau untuk normalisasi berarti ini masuknya pemeliharaan, jadi bisa kita laksanakan. Tetapi memang karena keterbatasan anggaran, tidak bisa seluruh kali yang ada di Kabupaten Kendal itu dinormalisasi dalam waktu bersamaan,” jelasnya.
Kegiatan Bersatu Siaga di Banyuurip tidak hanya menjadi ruang untuk menampung aspirasi warga. Pemkab Kendal juga mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Bupati Kendal mengatakan gotong royong di tingkat desa menjadi kekuatan penting dalam menghadapi persoalan lingkungan, termasuk sampah.
Menurutnya, perubahan dapat dimulai dari lingkungan rumah masing-masing melalui kebiasaan sederhana, mulai dari memilah sampah hingga mengurangi penggunaan plastik.
“Sekarang Kabupaten Kendal sedang berjuang menghadapi tantangan besar yaitu sampah. Tapi saya yakin, warga Banyuurip bisa jadi contoh bagaimana masalah ini bisa diselesaikan bersama. Mulai dari rumah masing-masing, dari kebiasaan sederhana, memilah sampah, mengurangi plastik, sampai ikut kerja bakti bersama,” katanya.
Dyah juga mendorong masyarakat meningkatkan pengelolaan sampah melalui berbagai langkah di tingkat desa, termasuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) maupun pembentukan bank sampah.
Upaya penghijauan juga diharapkan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat sehari-hari.
“Bapak dan Ibu yang saya cintai, kehadiran bapak, ibu sekalian membuktikan bahwa Desa Banyuurip memiliki energi kebersamaan dan gotong royong yang luar biasa, sehingga bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, hijau, dan lestari,” ujar Dyah.
Selain persoalan lingkungan, Bupati juga mengajak masyarakat Banyuurip mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Masyarakat didorong mengoptimalkan keberadaan BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, kelompok tani, UMKM, serta berbagai kelembagaan ekonomi desa.
“Teruslah berinovasi dalam mengembangkan potensi desa melalui BUMDesa atau Koperasi Desa Merah Putih, kelompok tani, UMKM, dan kelembagaan ekonomi desa sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kendal, Alfebian Yulando, mengatakan sebagian besar aspirasi yang disampaikan masyarakat Banyuurip telah mendapatkan tindak lanjut dari Pemkab Kendal.
Menurut dia, sekitar 80 persen aspirasi warga telah dapat dijawab dan sebagian di antaranya telah masuk dalam program yang akan direalisasikan pada 2026 maupun 2027.
“Alhamdulillah, aspirasi yang disampaikan warga Banyuurip sekitar 80 persen bisa terjawab dan terealisasi, baik pada 2026 maupun 2027,” ujar Febi, sapaan akrab Alfebian.
Ia mengatakan persoalan yang disampaikan warga Banyuurip pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persoalan yang dihadapi desa-desa lain di Kabupaten Kendal.
Aspirasi tersebut antara lain berkaitan dengan banjir, lingkungan, infrastruktur, penerangan jalan umum, hingga kebutuhan gedung dan fasilitas pendidikan.
Namun, sebagian besar kebutuhan tersebut telah masuk dalam perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Semua desa memiliki permasalahan masing-masing. Persoalannya hampir sama. Namun persoalan-persoalan itu tadi sudah ada dalam perencanaan OPD terkait. Jadi sekitar 80 persen bisa terjawab. Yang belum ada hanya yang terhubung dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” jelasnya.
Melalui kegiatan Bersatu Siaga, Pemkab Kendal berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta pengembangan potensi ekonomi desa diharapkan berjalan beriringan untuk memperkuat kemandirian masyarakat.(HS)
