in

Serap Masukan di Kabupaten Tegal, Komisi X DPR RI Soroti Akurasi Data Sasaran Bantuan Pendidikan

Para legislator DPR RI yang tergabung dalam Panja RUU tentang Statistik, Kamis (17/9/2026) diterima Bupati Tegal H Ischak Maulana Rohman dan Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid, di Gedung DPRD Kabupaten Tegal. (Foto : tegalkab.go.id)

 

HALO TEGAL – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tegal, Kamis (17/9/2026).

Kunjungan kerja yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Tegal dan dipimpin Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro tersebut, menjadi bagian dari proses pembahasan RUU tentang Statistik.

Kunjungan ini sekaligus merupakan upaya Komisi X DPR RI, untuk menyerap masukan dan aspirasi dari pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan statistik dan kebutuhan data pembangunan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Tegal H Ischak Maulana Rohman, Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid, jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, serta Kepala OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Turut hadir sejumlah anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Kurniasih Mufidayati, Rycko Menoza, Ali Zamroni, Furtasan Ali Yusuf, Habib Syarief Muhammad, dan Muslimin Bando.

Dari unsur Badan Pusat Statistik (BPS), hadir Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPS Kabupaten Tegal, Kepala BPS Kota Tegal, serta Kepala BPS Kabupaten Brebes.

Dalam sambutannya, Bupati Tegal H Ischak Maulana Rohman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Komisi X DPR RI di Kabupaten Tegal.

Menurutnya, kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat, sekaligus menyampaikan kondisi serta kebutuhan daerah.

“Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kami untuk memperkuat komunikasi, menyampaikan kondisi dan kebutuhan daerah, sekaligus menyerap berbagai masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan tata kelola data statistik,” ujar Ischak, seperti dirilis tegalkab.go.id.

Bupati mengatakan, akurasi data menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan kebijakan pemerintah, termasuk penetapan sasaran bantuan pendidikan, dapat diberikan secara tepat.

Karena itu, tema pertemuan mengenai akurasi data desil dalam penetapan sasaran bantuan pendidikan dan penguatan tata kelola data statistik dinilai relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Berbagai masukan dan aspirasi turut disampaikan dalam pertemuan tersebut. Masing-masing pemangku kepentingan menyampaikan pandangan berdasarkan tugas, fungsi, serta kondisi penyelenggaraan statistik dan pembangunan di wilayahnya.

Masukan yang disampaikan mencakup kebutuhan terhadap data yang akurat dan mutakhir, mekanisme pemutakhiran serta validasi data, hingga pentingnya sinergi antarlembaga dalam pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan, khususnya dalam penetapan sasaran program bantuan pendidikan.

Pada akhir pertemuan, Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro membacakan risalah rapat sebagai rangkuman hasil kunjungan kerja dan masukan yang disampaikan para pemangku kepentingan.

Dalam risalah tersebut, Komisi X DPR RI mendorong BPS dan pemerintah daerah yang membidangi statistik untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam integrasi, pemutakhiran, validasi, serta pemanfaatan data statistik.

Agung juga menyampaikan bahwa setiap masukan yang disampaikan dalam forum tersebut memiliki arti penting dalam proses penyusunan RUU tentang Statistik.

“Sekecil apa pun yang disampaikan pemangku kepentingan di forum ini dapat berkontribusi dalam penyusunan UU Statistik. Harapan kami, pertemuan hari ini membawa kontribusi untuk penyempurnaan Undang-Undang Statistik yang sedang kami susun,” kata Agung saat membacakan risalah rapat.

Kunjungan kerja Panja RUU tentang Statistik Komisi X DPR RI di Kabupaten Tegal diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan regulasi statistik yang tengah dibahas.

Dengan tata kelola statistik yang semakin kuat, data diharapkan dapat menjadi dasar yang semakin andal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, termasuk dalam memastikan program pendidikan berjalan secara tepat sasaran. (HS-08)

 

 

Peringati HUT Ke-81, PMI Pemalang Berikan Penghargaan pada Puluhan Donor Darah Sukarela

Peringati HUT Ke-81, PMI Banyumas Perkuat Kesiapsiagaan