HALO SEMARANG – Bupati Purworejo, Yuli Hastuti mendorong anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bersinergi dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan desa.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji anggota BPD dari 32 desa se Kecamatan Grabag, masa keanggotaan 2026–2034, belum lama ini di Balai Desa Ketawangrejo, Grabag.
Bupati mengatakan keberadaan BPD memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Oleh karenanya kepercayaan yang diberikan masyarakat merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mendukung jalannya pemerintahan desa.
“Sebagai mitra pemerintah desa, BPD memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa,” ucapnya.
Bupati juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa.
Perbedaan pandangan yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan hendaknya disikapi secara bijaksana dan diselesaikan melalui musyawarah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“BPD juga diharapkan aktif mendengar aspirasi warga dan turut mengawal pemerintahan serta pembangunan desa agar berjalan baik dan memberikan manfaat nyata,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Bupati juga mengingatkan bahwa kemajuan desa merupakan bagian penting dari kemajuan Kabupaten Purworejo secara keseluruhan.
Upaya penguatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa tentu juga akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Purworejo Berseri, yaitu Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif.
Sebelumnya, Bupati Purworejo, Sabtu (29/8/2026) lalu juga menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji anggota BPD se Kecamatan Bener, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kaliboto.
Pada tahun 2026 ini, total terdapat 419 BPD di 16 kecamatan se Kabupaten Purworejo yang dilantik untuk masa keanggotaan 2026–2034.
Sebagian proses pelantikan telah dimulai sejak 6 Agustus 2026 oleh Camat masing-masing sesuai dengan pelimpahan kewenangan oleh Bupati, dan dijadwalkan akan berakhir pada 10 September 2026 mendatang. (HS-08)
