HALO SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan keamanan siber sekaligus mendukung penerapan pemerintahan digital. Kerja sama tersebut akan diperluas hingga pemerintah kabupaten/kota dan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, keamanan siber menjadi tantangan yang semakin penting seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan pemerintahan.
Menurutnya, transformasi menuju pemerintahan digital tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik tetap aman dari berbagai ancaman siber.
“Kita bicara pemerintahan digital tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri, dan tantangannya adalah masalah keamanan siber,” kata Sumarno saat menerima kunjungan BSSN di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (21/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN Sulistyo. Hadir pula Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto beserta jajaran.
Sumarno mengapresiasi kunjungan tersebut dan menilai pertemuan dengan BSSN menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pemerintahan digital di Jawa Tengah.
Menurut dia, BSSN memiliki kompetensi untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai risiko keamanan siber.
“Kami merasa senang, dan mudah-mudahan nanti kolaborasi ke depan untuk pemerintahan digital di Jawa Tengah juga akan lebih maju,” ujarnya.
Sumarno menegaskan, penguatan keamanan siber tidak cukup dilakukan hanya antara Pemprov Jateng dan BSSN. Upaya tersebut perlu melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah.
Dengan kolaborasi yang lebih luas, keamanan dan kedaulatan siber di tingkat daerah diharapkan dapat dibangun secara bersama-sama.
“Kita bicaranya tidak hanya Pemprov Jateng, tapi juga dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, bahkan tidak hanya di sisi pemerintahan saja. Semua stakeholder di Jawa Tengah ini bisa bersama-sama berkolaborasi,” katanya.
Sementara itu, Deputi III BSSN Sulistyo mengatakan pihaknya mendorong pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah di Jawa Tengah. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat keamanan siber.
Menurut Sulistyo, forum tersebut nantinya tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sektor nonpemerintahan seperti kesehatan, perbankan, serta organisasi yang menggunakan sistem elektronik juga perlu dilibatkan.
Keberadaan forum dinilai penting terutama dalam menghadapi insiden siber. Selain mempercepat koordinasi, forum dapat menjadi ruang berbagi informasi, pengalaman, hingga sumber daya ketika terjadi gangguan atau serangan siber.
“Kunjungan kami dari BSSN bertemu dengan Pak Sekda itu, bagian dari cara kami berdua untuk menegaskan kembali komitmen bersama untuk membangun keamanan dan kedaulatan siber di wilayah Provinsi Jawa Tengah,” ujar Sulistyo.
Sulistyo menambahkan, BSSN siap mendukung Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan pemerintahan digital.
Menurutnya, semakin banyak layanan pemerintah yang beralih ke sistem digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memperkuat perlindungan terhadap sistem tersebut.
“Kunjungan kami ini juga untuk meneguhkan kembali, bagaimana BSSN siap men-support Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten/kota, kaitannya pemerintahan digital yang berjalan sekarang,” katanya.
Ia menekankan, digitalisasi pemerintahan harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan. Perlindungan tidak hanya menyangkut data masyarakat, tetapi juga keberlangsungan layanan publik.
Sebab, serangan siber tidak hanya berpotensi menyebabkan kebocoran data, tetapi juga dapat mengganggu layanan pemerintahan yang dibutuhkan masyarakat.
“Mengingat layanan pemerintah, baik itu internal pemerintah maupun masyarakat, hampir semua sudah terdigitalisasi dan harus aman. Itu berarti kita melindungi tidak hanya data masyarakat, tetapi juga melindungi agar layanan publik itu tidak terganggu layanannya karena serangan siber,” pungkasnya.(HS)
