HALO SEMARANG – Menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah kiai di Jawa Tengah mengingatkan pemerintah agar menjaga jarak dari kontestasi internal organisasi. Pemerintah diminta memastikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun aparat negara tidak digunakan untuk memengaruhi pilihan peserta Muktamar.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul munculnya kegelisahan di kalangan warga NU terkait sejumlah pertemuan, undangan, dan komunikasi antara pejabat pemerintah dengan pengurus NU menjelang Muktamar. Salah satunya terkait keberatan Rais PCNU Garut atas undangan Gubernur Jawa Barat kepada sejumlah Rais PCNU.
Rais Syuriah PCNU Temanggung, KH M Furqon, mengatakan pemerintah seharusnya menempatkan diri sebagai mitra NU, bukan menjadi bagian dari kontestasi untuk menentukan kepemimpinan organisasi.
“Kami berharap pemerintah tidak cawe-cawe. Muktamar adalah rumah tangga Nahdlatul Ulama. Biarkan para kiai, pengurus wilayah dan cabang menentukan sendiri siapa yang mereka percaya memimpin NU. Pemerintah cukup menjadi sahabat NU, bukan menjadi pemain dalam kontestasi NU,” kata KH M. Furqon.
Menurutnya, hubungan baik antara NU dan pemerintah merupakan hal positif selama ditempatkan untuk kepentingan umat dan bangsa. Namun, kedekatan tersebut tidak boleh bergeser menjadi mobilisasi kekuasaan untuk mendukung atau menjatuhkan kandidat tertentu.
Hal senada disampaikan Rais Syuriyah PCNU Kota Tegal, Kiai Misbah. Ia menegaskan kementerian, aparat, anggaran, fasilitas, jabatan, dan kewenangan pemerintah merupakan instrumen negara yang tidak semestinya digunakan dalam kontestasi internal NU.
“Kementerian adalah alat negara, bukan alat kandidat. Aparat adalah alat negara, bukan alat kontestasi. Anggaran, fasilitas, jabatan dan kewenangan pemerintah juga bukan instrumen untuk mengarahkan suara Muktamirin,” ujarnya.
Para kiai juga meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh jajaran pemerintah bersikap netral selama proses menuju Muktamar. Sikap tersebut dinilai penting agar forum tertinggi NU berjalan secara bermartabat dan tidak menimbulkan kesan bahwa kepemimpinan organisasi ditentukan oleh kekuatan di luar NU.
“Kami percaya Presiden mempunyai kepentingan agar NU tetap besar, mandiri dan bermartabat. Justru karena itu, kami berharap Presiden mengingatkan seluruh pembantunya: jangan membawa kementerian, fasilitas pemerintah ataupun jaringan kekuasaan masuk terlalu jauh ke gelanggang Muktamar,” katanya.
Menurut KH M. Furqon, potensi intervensi tidak selalu muncul dalam bentuk tekanan secara langsung. Pengondisian melalui undangan pejabat, pemberian fasilitas secara selektif, tekanan birokratis, pengerahan jaringan pemerintahan, hingga keterlibatan aparat yang dapat dipersepsikan berpihak juga perlu dihindari.
Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Semarang, KH Fauzan, mengingatkan pejabat publik agar memiliki kepekaan dalam menjalankan aktivitas menjelang Muktamar.
“Sekalipun dilakukan dengan alasan silaturahmi, momentumnya harus dijaga. Sepuluh hari menjelang Muktamar tentu berbeda dengan hari-hari biasa. Pejabat publik harus memiliki kepekaan agar tindakannya tidak menimbulkan persepsi sedang mengondisikan pilihan organisasi,” ujarnya.
Ia menilai NU memiliki pengalaman sejarah mengenai kompleksitas hubungan antara kekuasaan negara dan dinamika internal organisasi. Karena itu, Muktamar Ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pesantren Tambakberas, Jombang, diharapkan menjadi momentum untuk menunjukkan kedewasaan NU sekaligus pemerintah dalam menghormati independensi masyarakat sipil.
Para kiai menegaskan sikap tersebut bukan berarti NU mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. NU tetap dipandang sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga negara, memperkuat masyarakat, pendidikan, ekonomi umat, dan kehidupan keagamaan.
Namun, kemitraan tersebut dinilai akan semakin kuat apabila masing-masing pihak memahami batas kewenangannya.
“NU tidak ingin berhadap-hadapan dengan pemerintah. Kita ingin bergandengan tangan membangun bangsa. Tetapi bergandengan tangan bukan berarti pemerintah menentukan isi rumah tangga NU. Silakan pemerintah bersahabat dengan semua kandidat, tetapi jangan menjadi tim sukses salah satu kandidat,” tegas KH Fauzan.
Selain meminta pemerintah menjaga netralitas, KH M. Furqon juga mengingatkan seluruh kandidat dan tim pendukung agar tidak menyeret institusi negara ke dalam persaingan Muktamar.
Menurut dia, kandidat yang ingin memperoleh mandat seharusnya datang langsung kepada para kiai, Pengurus Wilayah (PW), dan Pengurus Cabang (PC) untuk menyampaikan gagasan, rekam jejak, serta program kerja.
“Kalau ingin mendapatkan mandat, datanglah kepada para kiai, PW dan PC. Sampaikan gagasan, rekam jejak dan program. Jangan berlomba mencari dukungan kekuasaan. Yang diperebutkan adalah kepercayaan warga NU, bukan restu birokrasi,” katanya.
Ia berharap Muktamar Ke-35 benar-benar menjadi ruang musyawarah para kiai dan Nahdliyin yang berlangsung bebas dari tekanan, transaksi kekuasaan, maupun campur tangan pihak luar.
“Biarkan Muktamar menjadi milik NU. Pemerintah menjaga keamanan dan kelancaran penyelenggaraan, bukan menentukan arah pilihan. Siapa pun yang menang harus lahir dari kehendak Muktamirin. Dengan begitu, yang menang bukan hanya seorang calon Ketua Umum, tetapi marwah Nahdlatul Ulama,” pungkasnya.(HS)
