HALO SEMARANG — Jawa Tengah mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan tertinggi di Indonesia. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko, yang meminta agar tingginya penyaluran kredit benar-benar berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 29 Juli 2026, realisasi Kredit Program Perumahan di Jawa Tengah mencapai Rp 4,96 triliun dengan total 28.275 debitur.
Nilai tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional. Penyaluran kredit itu merupakan akumulasi pembiayaan yang disalurkan melalui bank Himbara, bank pembangunan daerah, maupun perbankan swasta.
Heri mengatakan, capaian tersebut menunjukkan semakin terbukanya akses pembiayaan perumahan di Jawa Tengah sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. Tingginya penyaluran kredit menunjukkan akses pembiayaan perumahan di Jawa Tengah semakin baik. Namun yang lebih penting, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Menurut Heri, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai kredit yang tersalurkan maupun jumlah debitur. Lebih penting dari itu adalah memastikan pembiayaan tersebut mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah pertama dengan skema yang terjangkau.
Ia meminta kelompok masyarakat pada desil 1 hingga desil 4 tetap menjadi sasaran utama penyaluran Kredit Program Perumahan. Dengan demikian, program tersebut benar-benar dapat menjadi instrumen untuk memperluas akses kepemilikan hunian layak.
“Program ini harus berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Jangan sampai akses pembiayaan justru lebih banyak dinikmati kelompok yang sebenarnya sudah mampu. Kelompok MBR harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Heri juga mendorong pemerintah dan perbankan terus memperluas akses pembiayaan perumahan. Proses pengajuan kredit, kata dia, perlu dibuat lebih mudah, cepat, dan terjangkau, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.
Menurutnya, persoalan kepemilikan rumah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tempat tinggal. Hunian yang layak juga memiliki kaitan langsung dengan kesejahteraan, kualitas hidup, dan ketahanan keluarga.
“Rumah merupakan kebutuhan dasar. Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, kualitas hidup akan meningkat dan produktivitas ekonomi keluarga juga akan semakin baik,” katanya.
Karena itu, Heri menilai capaian penyaluran kredit perumahan di Jawa Tengah perlu diikuti dengan penguatan sinergi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang harus bekerja bersama agar akses pembiayaan semakin luas dan tepat sasaran.
Ia berharap posisi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan realisasi Kredit Program Perumahan tertinggi secara nasional dapat dipertahankan sekaligus diikuti dengan peningkatan kualitas penerima manfaat.
“Kami berharap capaian Jawa Tengah sebagai yang tertinggi secara nasional dapat terus dipertahankan, dengan tetap memastikan program ini tepat sasaran dan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa memiliki rumah layak,” pungkas Heri.(HS)
