HALO SEMARANG – Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Tengah, Dwi Yasmanto, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan berbagai terobosan baru untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, hingga saat ini struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).
Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah yang akrab disapa Yayan itu mengakui capaian pendapatan daerah saat ini belum optimal. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru agar target PAD dapat tercapai.
“PAD kami yang paling utama masih ditopang dari pajak kendaraan bermotor. Karena capaian pendapatan belum bagus, pemerintah dituntut melakukan terobosan agar target pendapatan bisa tercapai,” katanya saat ditemui dalam kegiatan FGD Kepemudaan di Restaurant Istana Semarang, Kamis (9/7/2026).
Menurut Yayan, salah satu langkah yang saat ini dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan Polda Jawa Tengah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Ia mengingatkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diharapkan semakin tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Kami berharap masyarakat lebih taat dan tertib membayar pajak. Pembangunan Jawa Tengah juga ditopang dari pajak yang dibayarkan masyarakat,” ujarnya.
Selain mengandalkan PKB, DPRD Jawa Tengah juga mendorong optimalisasi sumber PAD lainnya, seperti pajak air permukaan dan pajak alat berat. Namun, kontribusi kedua sektor tersebut dinilai masih belum signifikan terhadap total pendapatan daerah.
Yayan menjelaskan, dari hasil pendataan yang dilakukan, banyak alat berat yang sebenarnya telah terdaftar sebagai objek pajak, tetapi sudah tidak lagi beroperasi sehingga potensi penerimaan daerah menjadi berkurang.
“Pendataannya sudah cukup bagus. Namun, banyak alat berat yang tidak digunakan sehingga penerimaan pajaknya tidak maksimal,” tuturnya.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Evaluasi terhadap kinerja BUMD dinilai penting agar perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap PAD.
Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk menghindari adanya tumpang tindih bidang usaha antar-BUMD sehingga setiap perusahaan daerah dapat bergerak lebih efektif sesuai sektor usahanya masing-masing.
Menurut Yayan, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi kebutuhan mendesak agar ketergantungan terhadap PKB dapat dikurangi dan kemampuan fiskal daerah semakin kuat dalam membiayai pembangunan.(HS)
