HALO BOYOLALI – Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menyiagakan lebih dari 500 personel gabungan, untuk menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pada puncak musim kemarau 2026.
Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 pun, digelar di Bumi Perkemahan Indra Prastha, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, baru-baru ini.
Apel ini dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Gunung Merbabu dan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Balai Dalkarhut Jabalnusra), bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Perum Perhutani.
Lebih dari 500 personel terlibat, terdiri atas unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), kelompok perhutanan sosial, kader konservasi, mahasiswa pecinta alam, Pramuka Saka Wanabakti, akademisi, mitra pembangunan, dan masyarakat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) Provinsi Jawa Tengah, Heru Djatmika, dalam siaran pers yang diterbitkan Kementerian Kehutnan, melalui laman kehutanan.go.id, menekankan pentingnya kesiapan kesiapan personel, sarana prasarana, jalur koordinasi, serta respons awal di lapangan, sebelum risiko karhutla meningkat.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2026 berlangsung pada Juli hingga September.
Jawa Tengah juga memiliki pengalaman penting pada 2023, ketika fenomena El Nino berkontribusi terhadap karhutla seluas 9.965,59 hektare pada kawasan hutan dan lahan.
Dua hal tersebut menjadi dasar penguatan kesiapan sejak awal, agar api dapat dicegah sebelum muncul dan meluas di lapangan.
Heru Djatmika menegaskan bahwa Jawa Tengah tidak boleh menunggu api membesar.
Menurutnya, seluruh unsur harus bekerja sejak tahap pencegahan, terutama di wilayah rawan dan sekitar kawasan hutan.
“Jawa Tengah harus siap sebelum api muncul. Apel ini menjadi tanda bahwa seluruh unsur sudah harus bergerak, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Perhutani, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, MPA, sampai masyarakat sekitar hutan. Yang kita bangun bukan hanya barisan apel, tetapi kesiapan kerja di lapangan,” ujar Heru.
Dalam rangkaian apel, Balai Dalkarhut Jabalnusra bersama Manggala Agni dan MPA menampilkan simulasi pemadaman karhutla serta pengecekan sarana prasarana pengendalian kebakaran. Simulasi tersebut memperlihatkan kesiapan personel, penggunaan peralatan, koordinasi tim, dan langkah respons awal ketika ditemukan indikasi kebakaran.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, Thomas Nifinluri, menegaskan bahwa pengendalian karhutla harus dimulai dari deteksi dini dan respons cepat. Api kecil, menurutnya, tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi kebakaran besar.
“Kunci pengendalian karhutla ada pada pencegahan dini. Manggala Agni bersama MPA memperkuat patroli, pemantauan titik panas, kesiapan sarana prasarana, dan respons awal. Api kecil harus cepat diketahui, cepat dilaporkan, dan cepat ditangani sebelum menjadi kebakaran besar,” tegas Thomas.
Thomas menambahkan, karhutla tidak hanya merusak vegetasi. Dampaknya dapat mengganggu kesehatan masyarakat, menurunkan kualitas udara, mengancam sumber air, merusak ekosistem, dan menimbulkan kerugian sosial ekonomi.
Karena itu, kerja pengendalian karhutla harus melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan hutan.
Sultrarini Rahayu, Inspektur Wilayah I Kementerian Kehutanan selaku Pendamping Supervisi Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2026 untuk Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, menyatakan bahwa apel kesiapsiagaan dalkarhut menjadi salah satu hal penting untuk dilaksanakan di setiap provinsi.
Kegiatan dalkarhutla wajib dilakukan secara kolaboratif melibatkan multi pihak, baik dari Kementerian Kehutanan, Dinas LHK Provinsi, BNPB, TNI, Polri, Masyarakat Peduli api, masyarakat sekitar hutan dan pihak terkait lainnya.
Dalkarhutla tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Kehutanan saja. Dan perlu dipersiapkan sumberdaya baik peralatan maupun manggala agni dan dukungan sumberdaya dari instansi lain.
Penguatan Pencegahan dan Imbauan kepada Masyarakat
Kepala Balai Dalkarhut Jabalnusra, Bambang Setyo Antoko, bersama jajaran memastikan langkah pencegahan di Jawa Tengah terus diperkuat melalui patroli pencegahan, pembinaan MPA, peningkatan kapasitas sumber daya pengendalian kebakaran, pemantauan titik panas, dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di tingkat tapak.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan api, tidak membakar sampah atau sisa aktivitas di sekitar kawasan hutan, serta segera melaporkan indikasi titik api kepada petugas terdekat.
Pencegahan karhutla hanya dapat berhasil bila kewaspadaan di lapangan berjalan sejak awal, sebelum api berubah menjadi bencana.
Puncak musim kemarau harus dihadapi dengan disiplin bersama. Kesiapan personel, kecepatan informasi, respons awal, dan kepedulian masyarakat menjadi penentu agar hutan, lahan, sumber air, kualitas udara, dan keselamatan warga di Jawa Tengah tetap terlindungi. (HS-08)
