HALO SEMARANG – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus merespons temuan manipulasi data penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang salah sasaran ke rumah mewah.
Legislator dapil Kalimantan Barat II ini, menegaskan bahwa insiden tersebut membuktikan lemahnya sistem pengawasan internal di Kementerian Perumahan.
Lasarus menekankan bahwa program infrastruktur fisik seperti BSPS, sangat mudah diawasi karena wujudnya kasat mata. Ia meminta jajaran Inspektorat Jenderal (Irjen) untuk menindak tegas oknum yang bermain.
“Kalau tidak layak, jangan dicairkan duitnya,” tegas Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V, dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Gedung Nusantara V, Senayan, Kamis (25/6/2026).
Menurut dia, para kepala balai harus berani menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal.
“Kalau ada yang ngotot melanggar, ya penegakan hukum, Ini jangan sampai lagi, ke depan hal-hal seperti ini sampai muncul di rapat sini, hal yang remeh-temeh menurut saya, hanya karena pengawasannya tidak dilaksanakan dengan baik,” kata dia, seperti dirilis dpr.go.id.
Namun, di balik kritiknya, Lasarus juga mengungkap sebuah ironi besar dalam sistem birokrasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Saat menanyakan pihak kementerian terkait dana operasional pengawasan, terungkap bahwa tidak ada alokasi anggaran indikatif (nol rupiah) bagi balai-balai di daerah, untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BSPS di lapangan.
“Untuk bisa akuntabel itu perlu upaya. Mau ke lapangan, tapi duitnya tidak ada. Masa mau potong gaji pegawai? Ini (menjadi perhatian) teman-teman di Komisi dan Badan Anggaran. Kalau ada temuan melanggar hukum karena tidak diawasi, kita pusing juga,” ujarnya.
Penguatan fungsi pengawasan dan kelengkapan validasi data dinilai menjadi kunci utama agar insiden salah sasaran tidak lagi terulang.
“Ini kalau pengawasannya dilaksanakan dengan baik, saya yakin enggak bakalan terjadi pelanggaran,” ungkap Lasarus.
Temuan Mengejutkan
Sementara itu dalam RDP Komisi V bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026), anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi mengungkap temuan mengejutkan, terkait pelaksanaan program BSPS atau Bedah Rumah.
Legislator dapil Nusa Tenggara Barat I ini mengungkapkan adanya rumah mewah berdinding besar, yang justru menerima dana bantuan yang seharusnya menjadi hak warga prasejahtera.
Kejadian yang terjadi di wilayah NTB tersebut bahkan memicu kemarahan warga setempat, hingga berujung pada aksi demonstrasi dan penyegelan kantor kelurahan.
“Ini ada rumah mewah, tembok bangunannya besar, tapi dia bisa dapat BSPS. Ini (warga) lagi demo sampai kantor lurah disegel gara-gara satu rumah itu,” ungkap Mori, dengan nada kecewa dalam rapat tersebut.
Berdasarkan temuan informasi di lapangan, Mori menyebut bahwa kecurangan ini didalangi oleh oknum Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), yang memasukkan data keluarganya sendiri sebagai penerima bantuan, meskipun secara kriteria (readiness criteria) sangat tidak memenuhi syarat.
“Ternyata ini ada TFL yang masukin, padahal tidak masuk kriteria. Seberapa kuasanya sih TFL itu? Malu kita ngomong di forum terhormat ini, gara-gara rumah Rp20 juta. Saya minta tertibkan, jangan arogan. Ini uang negara, orang miskin lagi berharap,” tegas Mori, kepada jajaran Eselon I Kementerian Perumahan.
Ke depannya, Politisi Fraksi Partai NasDem ini mendesak agar sistem verifikasi data dan pengawasan penerima BSPS diperketat, hingga ke tingkat bawah.
Hal ini penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar tersalurkan kepada masyarakat prasejahtera yang paling berhak menerimanya. (HS-08)
