HALO SEMARANG – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Badan SAR Nasional (Basarnas), harus memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan alat utama yang sudah ada di tengah keterbatasan anggaran tahun 2027.
Penegasan itu disampaikan Lasarus, dalam Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Lasarus menjelaskan bahwa untuk belanja pegawai di kedua instansi tersebut, sudah tidak memiliki kendala karena bersifat wajib.
Namun tantangan utama Basarnas saat ini berada pada dana operasional dan belanja modal.
Guna mengatasi hal itu, pemerintah telah memberikan dukungan kebijakan yang memungkinkan Basarnas mengakses dana siap pakai, jika terjadi kedaruratan bencana.
“Kalau Basarnas itu masalahnya di dana operasi dan belanja modal. Tapi sudah kita back-up, mereka dibantu bisa mengakses BA-99. Jadi kalau ada bencana, anggaran mereka kurang, nanti pemerintah yang support,” kata Lasarus, seperti dirilis dpr.go.id.
Sementara untuk BMKG, Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti bahwa pemenuhan data cuaca nasional saat ini, sudah terintegrasi dengan cukup baik.
Meski demikian, Indonesia dinilai masih membutuhkan sekitar 30 hingga 40 unit radar tambahan, untuk mencakup seluruh wilayah kepulauan dan laut yang sangat luas.
Tambahan radar ini krusial untuk mendukung sektor penerbangan, pelayaran, hingga pertanian.
“Saya dapat informasi tahun depan ada tambahan 5 (radar). Mudah-mudahan kalau memang ada tambahan anggaran lagi, ini bisa dipercepat,” ujarnya.
Menyikapi keterbatasan anggaran, Lasarus memberikan catatan tegas dan instruksi khusus kepada kedua mitra kerja Komisi V tersebut, mengenai skala prioritas yang harus diambil dalam menyusun rencana kerja.
“Kita minta perawatan itu diutamakan dulu. Kalau ada uangnya bisa pengadaan baru. Kalau tidak ada (anggaran), barang yang ada dirawat. Untuk Basarnas juga sama, tolong unit-unit yang vital seperti helikopter, kapal, hingga rubber boat yang sudah ada di seluruh Indonesia, itu diutamakan dulu,” kata dia.
Rencana Kerja
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, mendesak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memetakan rencana kerja anggaran secara cermat, agar langsung menyentuh kebutuhan publik.
Menurut Erna, kedua lembaga tersebut merupakan garda terdepan negara yang mengemban tanggung jawab besar untuk memastikan keselamatan jiwa rakyat.
Oleh sebab itu, alokasi anggaran yang diberikan harus sebanding dengan besarnya risiko tugas dan tanggung jawab penanggulangan dampak bencana di lapangan.
Secara khusus, Legislator Fraksi Partai NasDem ini menyoroti sisa anggaran belanja modal Basarnas yang dinilai terlampau minim.
Akibatnya, pemenuhan sejumlah fasilitas penunjang dan peralatan taktis operasional penyelamatan yang krusial justru belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai, bahkan ada yang masih berada di angka nol (zero).
“Saya lihat dalam pemaparannya masih zero. Contoh seperti ada pengadaan kapal SAR untuk kelas 2 dan kelas 5, ini sangat penting sekali. Kemudian UAV (Unmanned Aerial Vehicle), peralatan drone, dan radar locator, tapi itu belum dianggarkan. Kita minta perhatian khusus bahwa peralatan-peralatan strategis ini yang wajib dianggarkan. Bagaimana kemudian kita memberikan beban kepada Basarnas untuk melakukan dan menjaga keselamatan rakyat kalau tidak didukung dengan peralatan yang baik dan bagus ?” tegas Erna.
Di sisi lain, Erna juga meminta BMKG mengoptimalkan anggaran guna mengantisipasi ancaman cuaca ekstrem dan fenomena alam jangka panjang, seperti El Nino, yang berdampak langsung pada stabilitas ketahanan pangan nasional.
Ia mendorong agar instansi penyedia data meteorologi tersebut memberikan perlakuan khusus berupa penguatan sistem peringatan dini di daerah pesisir yang rawan terdampak aktivitas tektonik.
“Anggaran itu harus fokus juga diberikan treatment khusus kepada wilayah atau daerah-daerah yang rawan bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, kemudian Bengkulu, yang dalam satu tahun saja guncangan gempanya tahun 2025 guncangan gempanya sudah 627 kali dan itu berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Maka saya minta BMKG maupun Basarnas memberikan perhatian khusus,” tutup Erna. (HS-08)
