HALO SEMARANG – Ruang-ruang diskusi yang terbuka dan kritis dinilai menjadi kebutuhan penting di tengah dinamika kehidupan berbangsa saat ini. Melalui forum Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II?, mahasiswa, akademisi, aktivis, hingga budayawan berkumpul di Hans Kopi Veteran, Kota Semarang, untuk bertukar gagasan mengenai kondisi kebangsaan, peran masyarakat sipil, serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Forum yang diselenggarakan RMOLJateng itu menghadirkan Wakil Ketua Umum Luar Negeri EN Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Evantio Yudhistira, Presiden BEM Politeknik Negeri Semarang (Polines) Kevin Kurnia Priambodo, akademisi sekaligus pengamat politik Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini, serta budayawan Beno Siang Pamungkas. Diskusi dipandu oleh moderator Edhi Prayitno Ige.
Dalam paparannya, Evantio Yudhistira menegaskan, bahwa ruang dialog yang ilmiah dan penuh dialektika menjadi fondasi penting untuk membangun kesadaran kolektif sekaligus memperkuat persatuan nasional.
“Diskusi seperti ini memang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Diskusi yang ilmiah, penuh dialektika, menjadi kebutuhan bersama. Apa yang kita lakukan untuk bangsa saat ini membutuhkan persatuan nasional, dan salah satu bentuknya adalah ruang diskusi seperti ini,” ujarnya.
Evantio juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh arus informasi yang bias, termasuk algoritma media sosial yang dinilai lebih sering menampilkan konten bernuansa negatif dan emosional. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah perlu dilihat secara utuh dan objektif.
“Kita harus melihat situasi secara objektif, jangan sampai termakan algoritma atau emosi yang terus menampilkan keburukan. Kita harus melihat secara menyeluruh apa yang dilakukan negara saat ini,” katanya.
Ia menilai persatuan seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, petani, nelayan, hingga kelompok sipil lainnya, menjadi kunci dalam mengawal berbagai program pemerintah agar benar-benar berpihak kepada rakyat.
Selain itu, Evantio menyoroti pentingnya implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Selama ini kekayaan alam kita terlalu lama dieksploitasi oleh kepentingan imperialis dan oligarki. Momentum ini harus menjadi titik balik agar sumber daya bangsa bisa dinikmati untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, gerakan yang berjalan sendiri-sendiri tidak akan cukup kuat mendorong perubahan. Karena itu, ruang dialog yang sehat dan terbuka harus terus diperluas agar mampu menyatukan gagasan dari berbagai kalangan.
Sementara itu, akademisi Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini menilai Semarang masih membutuhkan lebih banyak forum diskusi yang secara serius membahas arah pembangunan bangsa dan komitmen terhadap kehidupan bernegara.
“Di Semarang masih sangat sedikit forum yang secara serius membedah komitmen kita terhadap perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Nur Hidayat juga memberikan sejumlah catatan terhadap berbagai program pemerintah, termasuk Program Koperasi Merah Putih. Menurutnya, yang dibutuhkan bukanlah perdebatan antara mendukung atau menolak, melainkan penyempurnaan tata kelola agar program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Bukan soal mendukung atau menolak, tetapi bagaimana tata kelola program itu diperbaiki. Harus jelas siapa sasaran penerima manfaat, bagaimana rekrutmen operatornya, serta bagaimana distribusinya agar tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kejelasan penerima manfaat, mekanisme rekrutmen pengelola, hingga sistem distribusi program. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan institusi sosial seperti sekolah maupun komunitas lokal agar implementasi program berjalan lebih efektif.
Nur Hidayat turut menyoroti efektivitas penggunaan anggaran negara. Ia mencontohkan penanganan stunting yang menurutnya harus lebih difokuskan pada kebutuhan paling mendasar, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan anak, sehingga hasil intervensi dapat lebih optimal.
Melalui forum Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II, para peserta berharap ruang diskusi semacam ini dapat terus berkembang sebagai wadah konsolidasi gagasan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal arah pembangunan nasional. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi modal penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing.(HS)
