BAGI sebagian masyarakat, membayar pajak kendaraan mungkin hanya dianggap sebagai kewajiban tahunan. Namun di berbagai desa di Jawa Tengah, dana yang berasal dari pajak tersebut kini menjelma menjadi jalan yang lebih baik, saluran drainase yang lebih lancar, hingga talud penahan longsor yang memberi rasa aman bagi warga.
Melalui program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana desa. Dana tersebut akan menyasar 13.093 titik pembangunan yang tersebar di 29 kabupaten di Jawa Tengah.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Eko Sukoco menjelaskan, bahwa anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang sebagian besar ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak kendaraan bermotor.
“Bankeupemdes 2026 jumlahnya Rp 1,7 triliun. Ini berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang sebagian besar ditopang oleh pendapatan asli daerah, terutama pajak kendaraan bermotor. Jadi pajak yang selama ini dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat, salah satunya melalui bantuan keuangan sarana dan prasarana desa,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Besarnya alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dalam memperkuat pembangunan dari tingkat desa. Nilainya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp 1,6 triliun.
Dana itu digunakan untuk beragam kebutuhan pembangunan, mulai dari jalan desa, jembatan, saluran irigasi, drainase, hingga fasilitas pendidikan, sosial, budaya, dan olahraga. Tidak hanya membangun infrastruktur, program ini juga dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada desa. Kami meyakini dana yang beredar melalui bantuan ini akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian desa,” kata Eko.
Setiap desa menerima bantuan dengan nilai yang berbeda-beda, berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 200 juta, tergantung jenis kegiatan yang dilaksanakan. Menariknya, pembangunan yang dibiayai melalui Bankeupemdes juga mengutamakan pemberdayaan masyarakat setempat, baik melalui penggunaan tenaga kerja lokal maupun pembelian material dari lingkungan sekitar.
Salah satu desa yang merasakan langsung manfaat program tersebut adalah Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pada 2025, desa ini memperoleh bantuan untuk pembangunan talud drainase dan talud penahan tebing di sejumlah wilayah yang selama ini membutuhkan penanganan.
Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji, mengatakan bantuan senilai Rp200 juta digunakan untuk pembangunan talud drainase di Dusun Cerbonan dan Dusun Tegalwuni. Sementara bantuan Rp 50 juta lainnya dimanfaatkan untuk pembangunan talud penahan tebing di Dusun Dangkel.
“Manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Selain mengurangi risiko banjir dan longsor, pembangunan ini juga mendukung pengembangan kawasan wisata di desa,” ujarnya.
Menurut Anggoro, seluruh pekerjaan dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat. Dana yang masuk ke rekening desa dikelola bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sementara tenaga kerja dan material sebagian besar berasal dari lingkungan desa sendiri.
“Yang mengerjakan warga, pembelanjaannya juga di desa. Jadi perputaran ekonominya kembali ke masyarakat. Dampaknya benar-benar dirasakan warga,” ungkapnya.
Model pembangunan seperti itu membuat manfaat program tidak hanya terlihat dari hasil fisiknya, tetapi juga dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat selama proses pembangunan berlangsung.
Di Dusun Tegalwuni, manfaat tersebut dirasakan langsung oleh warga. Ketua RT 3 RW 7, Teguh Purono, mengaku saluran drainase yang dibangun mampu mengatasi persoalan genangan yang selama ini kerap muncul saat hujan deras mengguyur wilayahnya.
“Sebelum ada talud, saluran air sering tersumbat dan menyebabkan banjir. Setelah dibangun, aliran air menjadi lancar, dan juga membantu pengairan lahan pertanian warga,” katanya.
Pembangunan tersebut juga menjadi ajang gotong royong masyarakat. Warga dari enam RT di Dusun Tegalwuni terlibat dalam proses pengerjaan, sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
Cerita serupa datang dari Dusun Dangkel. Warga setempat sebelumnya hidup berdampingan dengan ancaman longsor karena kondisi tebing yang berada di dekat jalan dan permukiman. Kini, setelah talud penahan tebing berdiri kokoh, rasa khawatir itu perlahan berkurang.
“Setelah ada talud, warga merasa lebih aman dan nyaman. Jalan tidak lagi tertutup material longsoran, lingkungan juga terlihat lebih rapi dan indah,” ujar warga setempat, Sugiarto.
Bagi warga, manfaat pembangunan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat tidak berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan pemerintah. Pajak itu kembali hadir dalam bentuk infrastruktur yang memperbaiki kualitas hidup dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Warga tentu senang karena manfaatnya bisa dirasakan langsung. Ini membuat masyarakat semakin paham bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali untuk kepentingan masyarakat,” tandas Sugiarto.
Dari drainase yang memperlancar aliran air hingga talud yang melindungi permukiman dari ancaman longsor, kisah Banyubiru menjadi gambaran bagaimana pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat di perkotaan maupun pedesaan kembali mengalir ke desa-desa, menjadi fondasi pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga setiap hari.(HS)
