HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berkembang dan naik kelas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Membentuk Karakter Masyarakat yang Tangguh melalui Pengembangan UMKM yang digelar DPRD Kota Semarang bersama Forum Wartawan Kota (Forwakot) di Maari Resto Nusantara Ventura Semarang, Selasa (26/5/2026).
Dalam forum tersebut, Joko Widodo menegaskan pentingnya pendampingan menyeluruh bagi pelaku UMKM, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses permodalan, legalitas usaha, hingga pemasaran produk.
“Empat poin ini terus kami dorong kepada Dinas Koperasi dan UMKM agar pelaku UMKM di Kota Semarang bisa naik kelas dan memiliki daya saing,” ujarnya.
Menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, peningkatan kualitas SDM menjadi langkah awal yang penting agar pelaku UMKM mampu menghasilkan produk berkualitas dan kompetitif di pasaran.
Selain itu, Komisi B DPRD Kota Semarang juga mendorong agar program bantuan permodalan seperti Kredit Wibawa dapat kembali dihidupkan setelah berhenti sejak 2023.
Padahal, program kredit lunak dengan nominal Rp5 juta hingga Rp10 juta tersebut dinilai sangat membantu pelaku usaha kecil dalam mengembangkan bisnisnya.
“Kalau program seperti ini berjalan lagi tentu akan sangat membantu UMKM kecil untuk berkembang,” katanya.
Di bidang pemasaran, DPRD juga meminta Dinas Koperasi dan UMKM memperbanyak pelatihan pemasaran digital agar pelaku usaha mampu memanfaatkan marketplace dan platform online untuk memperluas pasar.
Menurutnya, pemasaran digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau pasar nasional hingga internasional.
“Produk kerajinan, kuliner, sampai furnitur sebenarnya punya peluang besar menembus pasar ekspor jika dipasarkan secara online,” jelasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga menilai legalitas usaha dan sertifikasi halal menjadi aspek penting yang harus diperhatikan agar produk UMKM mampu bersaing lebih luas.
Karena itu, pihaknya mendorong dinas terkait untuk memfasilitasi pengurusan izin edar dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
“Beberapa waktu lalu ada sekitar 100 pelaku UMKM yang sudah difasilitasi mendapatkan label halal,” ungkapnya.
Sementara itu, narasumber lainnya dari Forwakot, Mushonifin menilai pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kunci utama agar UMKM tetap tumbuh dan bertahan di era modern.
Menurutnya, pemasaran online terbukti efektif dalam memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk.
“Pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi digital bisa memperluas pasarnya jauh lebih besar,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini strategi pemasaran digital banyak digunakan pelaku UMKM berusia 19 hingga 55 tahun, terutama untuk produk kuliner, fashion, dan kecantikan.
FGD tersebut diharapkan menjadi ruang diskusi sekaligus penguatan kolaborasi antara pemerintah, legislatif, media, dan pelaku usaha dalam membangun UMKM yang tangguh dan berdaya saing di Kota Semarang.(HS)
