HALO SEMARANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan masyarakat terdampak banjir di Kota Semarang bisa terpenuhi semua kebutuhan dasarnya selama penanganan bencana yang dilakukan pemerintah sampai mendapatkan hunian tempat tinggal yang aman.
Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan pemerintah memprioritaskan penanganan masyarakat terdampak banjir. Mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian dan lainnya.
“Sesuai rapat koordinasi dengan Pemkot Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, BNPB akan membangun hunian sementara (huntara), sembari menunggu lokasi titiknya. Konsep hunian sementara ini di Jawa Tengah bukan hal yang asing, sudah dilakukan juga di Banjarnegara, Cilacap dan Tegal. Setelah masyarakat masuk ke huntara baru dicarikan hunian tetap diberikan kepada masyarakat yang tidak bisa lagi tinggal di tempat semula karena nanti akan terkena bencana lagi di masa depan,” ujarnya usai rapat terbatas Penanganan Banjir bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Walikota Semarang Agustina Wilujeng di Mangkang Kulon, Tugu, Selasa (19/5/2026).
“Dimana huntap (hunian tetap) ini disampaikan setelah proses perencanaan selesai. Kalau masyarakat tidak mau masuk ke huntara, lebih memilih tinggal di rumah sanak saudaranya bisa mendapatkan bantuan hunian sebesar Rp 600 ribu perbulan. Selama hunian tetapnya belum dibangun, kalau 6 bulan belum dibangun ya akan diberikan bantuan 6 kali, per bulan Rp 600 ribu. Kalau belum rampung selama satu tahun juga akan diberikan selama belum selesai,” katanya.
BNPB menilai hunian sementara yang dibangunkan itu nantinya cukup layak untuk tinggal beberapa bulan sampai satu tahun oleh warga.
“Kalau tinggal di tenda, musola, gedung sekolah mau sampai kapan disitu. Pemkot tinggal menentukan titiknya, setelahnya akan dibangunkan BNPB,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BBWS Pemali-Juana, Sudarto, mengungkapkan Sungai Plumbon saat ini sudah tidak mampu menampung debit air karena kapasitas sungai yang semakin sempit dan kerusakan di wilayah hulu.
Menurutnya, solusi yang dilakukan bukan sekadar normalisasi, melainkan pelebaran sungai dari sekitar 10 meter menjadi 25 meter.
“Tidak cukup hanya normalisasi, sungai harus dilebarkan agar kapasitas aliran air meningkat,” ujarnya.
BBWS mencatat sejak 2024 sudah dilakukan pembebasan 92 bidang lahan dari total sekitar 318 bidang yang dibutuhkan untuk proyek pelebaran sungai. Sisanya akan kembali diusulkan melalui anggaran pemerintah pusat.
Sudarto juga menyebut Sungai Plumbon telah mengalami tujuh kali kejadian banjir besar dengan total 18 titik tanggul jebol dalam beberapa tahun terakhir.
“Ini menjadi bukti bahwa penanganan permanen harus segera dilakukan,” tegasnya.
Panjang Sungai Plumbon yang direncanakan untuk dinormalisasi mencapai sekitar 22 kilometer dengan fokus pada titik-titik rawan limpasan air di 18 titik tanggul yang sering jebol. (HS-06)
