HALO BREBES — Pembiayaan rumah subsidi di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan melonjak dua kali lipat. Dari sebelumnya sekitar 25 ribu unit pada 2025, kini kuotanya meningkat menjadi 50 ribu unit.
Kenaikan tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai menerima usulan langsung dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
“Tadi Pak Gubernur juga minta dinaikkan kuota rumah subsidi. Tahun lalu sekitar 25 ribu, tadi minta 50 ribu, saya setuju,” kata Maruarar.
Menurut Maruarar, peningkatan kuota rumah subsidi tersebut akan memberikan dampak besar terhadap perputaran ekonomi daerah, terlebih jika berjalan bersamaan dengan program bedah rumah yang tahun ini juga ditingkatkan hingga 30 ribu unit di Jawa Tengah.
“Kalau rumah subsidi 50 ribu unit dan bedah rumah 30 ribu unit berjalan bersamaan, dampaknya akan sangat terasa bagi ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, Jawa Tengah saat ini menjadi daerah dengan penyerapan Kredit Program Perumahan (KPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah disebut sebagai salah satu bank daerah dengan serapan pembiayaan perumahan tertinggi secara nasional.
Menurutnya, sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap ekonomi, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga pergerakan usaha bahan bangunan dan sektor pendukung lainnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah layak menjadi bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Karena itu, pembangunan perumahan harus dilakukan melalui kolaborasi lintas pemerintah dan sektor.
“Dalam rangka membangun Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu namanya kebersamaan. Kebersamaan itu artinya bareng-bareng,” kata Luthfi.
Ia menjelaskan, Pemprov Jawa Tengah selama ini juga terus mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh kabupaten dan kota sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, sejak 2025 hingga Maret 2026 sebanyak 281.312 unit rumah warga miskin berhasil dibangun melalui berbagai skema pendanaan.
Pada 2025 saja, realisasi pembangunan rumah mencapai 274.514 unit yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, hingga sumber pendanaan lainnya. Memasuki triwulan I 2026, jumlah tersebut kembali bertambah 6.798 unit.
Meski demikian, Luthfi mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar mempercepat penyelesaian tata ruang wilayah. Hal itu penting agar investasi sektor perumahan tidak berbenturan dengan lahan pertanian yang dilindungi.
“Kalau tata ruang jelas, pengembang juga punya kepastian sejak awal sebelum membangun,” ujarnya.
Dalam kegiatan yang sama, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan hingga April 2026 telah mencapai Rp1,7 triliun atau sekitar 73,9 persen dari target tahunan sebesar Rp2,3 triliun.
Khusus di Kabupaten Brebes, minat masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan juga cukup tinggi. BNI mencatat nilai pengajuan KPP mencapai Rp270,1 miliar dari 348 calon debitur.
Angka tersebut bahkan melampaui capaian kegiatan serupa yang sebelumnya digelar di Manado.
Lonjakan kuota rumah subsidi dan pembiayaan perumahan di Jawa Tengah diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi baru di daerah.(HS)
