DI banyak sudut Kota Semarang, rapat RW belakangan punya suasana yang nyaris teatrikal. Tikar dan air mineral tersusun rapi seperti setting panggung, teh hangat mengepul pelan, notulen mulai dibuka perlahan, lalu seseorang bertanya dengan nada setengah berharap, dengan intonasi khas aktor teater: “BOP RT kapan cair Ketua?”
Lalu hening, tanpa alunan musik ilustrasi.
Dengan nada lirih ada jawaban diplomatis dari bibir yang ketua RW sambil sesekali menghisap rokok kretek. Kadang ada kalimat sakti birokrasi yang usianya lebih panjang dari umur tikar kusam properti rapat: “Masih proses administrasi.”
Dan begitulah, Bantuan Operasional atau biasa disebut BOP Rp 25 juta per RT di Kota Semarang memasuki fase yang sangat sastrawi. Program yang dulu hadir penuh gegap gempita dalam kampanye Pilwakot 2024, kini pelan-pelan berubah menjadi lakon absurd ala naskah drama “Waiting for Godot” karya Samuel Beckett, seorang novelis dari Irlandia.
Dalam naskah itu, dua tokoh bernama Vladimir dan Estragon menghabiskan waktu dengan menunggu seseorang bernama Godot. Mereka tidak tahu persis kapan Godot datang. Bahkan tidak yakin Godot benar-benar ada. Tapi mereka terus menunggu. Hari demi hari. Dialog demi dialog. Harapan demi harapan.
Kalau Samuel Beckett tinggal di Semarang tahun 2026, mungkin ia akan menambahkan satu adegan baru: para ketua RT duduk di balai RW sambil memegang proposal kegiatan posyandu dan lampu jalan, lalu bertanya, “Kira-kira BOP cair sebelum Agustus tidak ya?”
Bedanya, Vladimir dan Estragon cuma menunggu di bawah pohon. Ketua RT menunggu sambil ditagih warga soal selokan mampet, ronda malam, paving ambles, sampai konsumsi lomba tujuhbelasan.
Pemerintah Kota Semarang sendiri sebenarnya sudah memberi penjelasan. Pencairan ditargetkan paling lambat Juli 2026 karena masih menunggu penyempurnaan administratif dan teknis agar sesuai aturan. Dalam bahasa birokrasi, ini terdengar masuk akal. Semua harus hati-hati, semua harus sesuai prosedur. Sebab kalau salah sedikit, nanti muncul pemeriksaan, lalu rapat lagi, lalu notulen lagi, lalu mungkin lahir tim kecil untuk membahas hasil rapat sebelumnya.
Masalahnya, di tingkat RT, waktu berjalan dengan cara berbeda. Di sana, “menunggu proses teknis” kadang terasa lebih panjang daripada antrean bensin subsidi di SPBU saat terjadi kelangkaan. Ketua RT hidup di dunia yang sangat konkret. Warga tidak bertanya soal harmonisasi regulasi. Warga bertanya kapan pos ronda diperbaiki dan kapan bantuan turun.
Ironinya justru ada di sini. RT selama ini dikenal sebagai ujung tombak pemerintahan paling dekat dengan warga. Mereka yang pertama dicari saat ada pendataan bansos, surat pengantar, orang hilang, kucing hilang, sampai urusan kabel internet putus. Tapi ketika giliran program operasional untuk RT belum cair, para ketua RT mendadak berubah menjadi tokoh teater absurd: sibuk menjelaskan sesuatu yang bahkan mereka sendiri belum dapat kepastian.
Ada nuansa Sinterklas juga dalam cerita ini. Sejak janji Rp 25 juta per RT diumumkan saat kampanye, banyak warga melihatnya dengan mata berbinar. Angkanya cukup besar untuk ukuran operasional lingkungan. Harapannya pun ikut membesar. Mungkin pos ronda bisa diperbaiki. Mungkin kegiatan warga lebih hidup. Mungkin ibu-ibu PKK bisa beli sound system baru tanpa harus menyewa lagi.
Tapi Sinterklas birokrasi rupanya punya jadwal sendiri. Hadiahnya dijanjikan datang, hanya saja kereta rusanya mungkin sedang terjebak verifikasi administrasi.
Dan lucunya, semakin lama ditunggu, cerita soal BOP ini malah makin mistis. Di beberapa rapat RW, pembahasannya sudah terdengar seperti legenda urban. Ada yang bilang “bulan depan cair.” Ada yang mengaku “sudah dengar info dari kecamatan.” Ada pula yang berbicara penuh keyakinan sambil membuka kalimat dengan, “Katanya orang dalam…”
Kalimat “katanya” memang bahan bakar utama republik birokrasi.
Di tengah situasi itu, para ketua RT tetap bertugas. Mereka tetap hadir saat ada warga meninggal tengah malam. Tetap mengurus surat-surat. Tetap diminta hadir dalam rapat yang kadang lebih panjang daripada durasi film Game of Thrones. Honor mereka sering kali tak seberapa, tapi ekspektasi warga kadung setinggi gedung pencakar langit.
Maka ketika program BOP ini tersendat, wajar kalau muncul rasa kecewa. Apalagi program tersebut lahir dari janji politik yang dulu dipromosikan dengan penuh optimisme. Janji kampanye memang punya sifat unik: saat diucapkan terdengar sederhana, saat diwujudkan mendadak penuh lampiran.
Namun di balik semua tulisan satire ini, ada hal yang sebenarnya serius. Pemerintah memang perlu hati-hati mengelola anggaran publik. Itu penting. Tidak ada yang ingin program bagus justru bermasalah hukum di belakang hari. Tapi komunikasi juga sama pentingnya. Karena dalam urusan publik, ketidakjelasan sering lebih melelahkan daripada kabar buruk itu sendiri.
Orang bisa menerima alasan “belum cair”. Yang bikin kepala pening adalah “sebentar lagi” yang diulang berkali-kali tanpa tanggal pasti. Itu sebabnya para ketua RT kini hidup di antara dua dunia: dunia administrasi yang penuh tahapan dan dunia warga yang maunya serba cepat.
Sementara itu, rapat-rapat RW kemungkinan masih akan terus berlangsung. Tikar kusam tetap digelar. Snack tetap disediakan. Dan di satu titik, seseorang akan kembali mengangkat tangan lalu bertanya pelan, “Info BOP bagaimana, Ketua?”
Lalu semua saling menoleh, dengan koreografi yang seolah telah dilatih sutradara handal.
Mungkin inilah versi lokal “Waiting for Godot”. Bedanya, di Semarang tidak ada pohon kering di panggung. Yang ada cuma kipas angin bunyi berdecit, dan para ketua RT yang masih setia menunggu “paling lambat Juli.”
Semoga Godot kali ini benar-benar datang. Karena kalau tidak, bukan mustahil tahun depan muncul drama baru, dengan naskah baru, dan sutradara baru.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
