HALO SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, terus mendorong penguatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyelenggaraan Dialog Nasional bertajuk Praktik Baik MBG. Kegiatan ini akan digelar pada 28–30 April 2026 di Hotel Gumaya.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan dari akademisi dan praktisi, guna memastikan implementasi program berjalan optimal, aman, dan berkelanjutan.
Pengamat pangan dari Universitas Katolik Soegijapranata, Dr Inneke Hantoro, menilai konsep MBG sudah tepat, namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Program ini baik, tetapi implementasinya belum kuat. Jaminan keamanan pangan, kualitas makanan, kompetensi SDM, hingga sistem pengelolaan masih perlu dibenahi secara serius,” ujarnya.
Ia menegaskan, aspek keamanan pangan menjadi titik krusial yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, kasus makanan tidak layak konsumsi hingga keracunan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
“Kalau masih terjadi kasus keracunan atau makanan tidak layak, program ini akan terus ditolak. Orang tua tentu tidak ingin mengambil risiko terhadap kesehatan anaknya,” tegasnya.
Selain itu, Inneke juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program. Ia menilai, tanpa sistem yang terbuka dan akuntabel, MBG akan sulit mendapatkan legitimasi publik.
Ia juga mengkritisi pendekatan yang terlalu terpusat dalam pengelolaan program, mengingat kondisi di tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda.
“Kuncinya ada pada kemauan pemerintah pusat untuk mendengar. Perlu evaluasi apakah sistem yang terlalu sentralistik ini sudah tepat, atau perlu memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dan sekolah,” jelasnya.
Melalui dialog nasional ini, para pemangku kepentingan diharapkan tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret. Setidaknya, ada tiga hal utama yang menjadi sorotan, yakni penguatan standar keamanan pangan, sistem pengawasan yang transparan, serta pelibatan aktif pemerintah daerah dan sekolah.
“Dialog seperti ini harus berujung pada keputusan nyata. Perbaikan kualitas dan keamanan pangan tidak bisa ditunda,” tambahnya.
Pemerintah Kota Semarang menilai berbagai masukan tersebut sebagai bahan penting untuk perbaikan berkelanjutan program MBG. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan institusi pendidikan menjadi kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Sebagai tuan rumah, Kota Semarang diharapkan mampu menjadi contoh praktik baik dalam pelaksanaan MBG yang tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjamin aspek keamanan, kualitas, dan keberlanjutan program.(HS)
