DI Kota Semarang, ada satu hal yang selalu setia pada prinsip: Tanjakan Silayur di Jalan Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan. Ia tak pernah ingkar. Dari tahun ke tahun, ia konsisten menjadi “titik maut” alias blackspot.
Rabu dini hari, 22 April 2026, sekitar pukul 01.30 WIB, sebuah truk bermuatan kayu triplek bernopol B 9262 BYY kembali “menyerah” di hadapan tanjakan legendaris ini. Dari arah bawah, truk tersebut mencoba menaklukkan medan di tanjakan. Namun, seperti banyak pendahulunya, ia kalah tenaga atau kerusakan pada rem. Hasilnya? Terguling dan menutup hampir seluruh badan jalan. Jalur logistik utama pun lumpuh, sejenak berubah menjadi panggung bertema “gravitasi selalu menang.”
Untungnya, tak ada korban jiwa dalam kejadian kali ini. Sebab daftar kejadian sebelumnya masih segar di ingatan. Pada 21 November 2024, rem blong truk aki menewaskan dua orang dan melukai sepuluh lainnya. Lalu 25 Februari 2021, tabrakan beruntun truk tronton merenggut satu nyawa. Dan kini, April 2026, truk triplek ikut menambah daftar panjang yang tampaknya belum berniat berhenti.
Jika Silayur adalah serial, maka ini bukan lagi episode, ini sudah musim panjang tanpa tanda tamat. Penontonnya? Warga yang tiap hari melewati jalur itu, dengan perasaan campur aduk antara waspada dan pasrah.
Beranjak dari panggung kejadian, mari menengok bagian yang lebih menarik: respons. Banyak pihak sudah angkat suara. Bahkan beberapa organisasi mahasiswa, aktivis, serta masyarakat umum sudah sangat keras memberi masukan pada pemerintah.
Usulan pelandaian tanjakan kembali mencuat. Logikanya sederhana: jika tanjakan terlalu curam dan menjadi sumber masalah, ya diperbaiki. Tapi di dunia nyata birokrasi pemerintah, logika sering harus antre di belakang kata “anggaran.”
Pemerintah Kota Semarang, melalui Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti, sudah memberi penjelasan sejak Desember 2025. Pelandaian Silayur diperkirakan membutuhkan lebih dari Rp 60 miliar. Angka yang terdengar besar, apalagi saat kemampuan fiskal daerah sedang tidak longgar. Dalam bahasa sehari-hari: niat ada, uangnya belum cukup.
Atau, memang tak mengarahkan politik anggaran kepada isu kerakyatan? Mungkin lebih baik mengadakan pesta dan karnaval dibanding memikirkan keselamatan dan keamanan warga.
Di titik ini, ironi mulai terasa. Di satu sisi, ada jalur yang jelas-jelas berulang kali memakan korban dan menjadi teror masyarakat. Di sisi lain, solusi utamanya konon masih terganjal biaya.
Padahal, kajian teknis sudah lama menunjukkan bahwa elevasi jalan di sana tidak ideal. Jalur tersebut menjadi akses utama kendaraan berat, termasuk truk dari kawasan industri di sekitar Ngaliyan dan BSB. Kombinasi antara tanjakan curam dan beban berat menciptakan resep yang terlalu sering berujung petaka. Ini bukan lagi soal nasib buruk, tapi soal desain yang sejak awal kurang bersahabat.
Lalu ada solusi lain yang lebih “ringan”: pembatasan kendaraan berat. Aturan jam operasional sebenarnya sudah diterapkan, yakni pukul 23.00 hingga 05.00 WIB. Secara teori, ini langkah yang masuk akal. Jalan lebih lengang, risiko bisa ditekan. Namun praktik di lapangan punya cerita sendiri. Pengawasan kerap kecolongan, dan truk-truk besar tetap melintas di luar jam yang ditentukan.
Di sini, Silayur kembali unggul. Ia tidak perlu melanggar aturan. Ia hanya perlu diam di tempat, sementara yang lain sibuk mencari celah.
Kawasan industri di sekitar lokasi juga menambah kompleksitas. Truk besar menjadi bagian dari denyut ekonomi. Menghentikan atau membatasi secara ketat tentu bukan perkara mudah. Tapi membiarkan kondisi seperti sekarang juga bukan pilihan yang bijak. Di tengah tarik-menarik ini, warga menjadi penonton yang terlalu sering mendapat adegan menegangkan.
Menariknya, setiap kali insiden terjadi, reaksi publik selalu serupa: keprihatinan, desakan, lalu pemerintah janji evaluasi. Namun setelah beberapa waktu, suasana kembali normal, hingga kejadian berikutnya datang sebagai pengingat, lagi. Siklus ini berulang dengan ketepatan waktu yang hampir mengesankan.
Di tengah semua ini, pertanyaan sederhana muncul: sampai kapan? Apakah harus menunggu angka korban bertambah lagi agar prioritas anggaran berubah? Atau menunggu satu insiden besar yang benar-benar tak bisa diabaikan?
Kota Semarang layak punya jalan yang tidak membuat warganya waswas setiap kali melintas. Rp 60 miliar memang angka besar, tapi rasa aman juga bukan barang murah. Kalau Silayur terus dibiarkan seperti ini, ia bukan hanya jadi titik maut, tapi juga monumen diam yang mengingatkan bahwa kadang, yang paling mahal bukan perbaikan, melainkan penundaan.
Kalau begini terus, masihkah kita harus diam?(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
