HALO ACEH – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Aceh resmi menjalin kerja sama lintas sektor dengan nilai mencapai Rp1,06 triliun. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Perjanjian kerja sama ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026). Kerja sama tersebut berlaku selama satu tahun sejak penandatanganan.
Kesepakatan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari kerja sama antar organisasi perangkat daerah (OPD) senilai Rp138,56 miliar. Kolaborasi ini melibatkan sejumlah dinas, seperti Dinas Ketahanan Pangan, DPMPTSP, Disperindag, Disnakertrans, hingga Disparekraf.
Selain itu, kerja sama juga dilakukan antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nilai mencapai Rp696,2 miliar. Di antaranya melibatkan perusahaan daerah seperti PT JTAB dan PT JPEN dengan PT Pembangunan Aceh (Pema), serta kolaborasi sektor perbankan antara Bank Jateng dan Bank Syariah Aceh.
Tak hanya pemerintah dan BUMD, sinergi juga diperluas melalui asosiasi dunia usaha. Kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Tengah dan Aceh, serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di kedua provinsi, mencatat nilai hingga Rp230 miliar.
Sementara itu, kerja sama antardaerah juga terjalin antara Kabupaten Klaten dan Kabupaten Gayo Lues di sektor pariwisata, budaya, dan industri dengan nilai Rp1 miliar.
“Kami melakukan kerja sama business to business, mulai dari OPD, BUMD, hingga Kadin dan Hipmi. Nilainya sekitar Rp1,06 triliun dan ini menjadi potensi awal yang akan terus dikembangkan,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan, kerja sama ini merupakan implementasi konsep collaborative government, di mana antarwilayah saling melengkapi potensi untuk tumbuh bersama.
“Dengan kolaborasi ini, kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Justru saling menguatkan untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Muzakir Manaf menilai Jawa Tengah sebagai provinsi dengan potensi besar, baik dari sisi jumlah penduduk maupun tata kelola pemerintahan.
Ia berharap kerja sama ini dapat menjadi momentum percepatan pembangunan di Aceh, sekaligus mempererat hubungan antardaerah.
“Kami berharap kerja sama ini memberi motivasi lebih untuk membangun Aceh. Ke depan, komunikasi akan terus kami intensifkan, khususnya di bidang perdagangan dan penguatan aparatur,” ujarnya.
Kolaborasi Jateng–Aceh ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas ekonomi, tetapi juga membuka peluang investasi dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif di kedua wilayah.(HS)
