HALO SEMARANG – DPRD Jawa Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu ditunjukkan melalui capaian 100 persen pelaporan KPK atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh seluruh pimpinan dan anggota, tepat waktu.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko, menegaskan bahwa kepatuhan tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komitmen bersama yang dijalankan secara kolektif oleh seluruh jajaran legislatif.
“Kami di pimpinan selalu menekankan bahwa LHKPN bukan sekadar rutinitas setor data ke KPK. Ini adalah bentuk komitmen moral. Kami ingin masyarakat Jawa Tengah yakin bahwa wakil rakyatnya bekerja secara transparan,” tegasnya, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas kinerja wakil rakyat, keterbukaan informasi terkait harta kekayaan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.
“Kami tidak ingin ada celah spekulasi. Dengan pelaporan yang tepat waktu dan akurat, kami menunjukkan bahwa tidak ada yang disembunyikan. Ini juga bagian dari edukasi politik kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan,” ujar Heri, yang akrab disapa Heri Londo.
Capaian tersebut diharapkan tidak berhenti di tingkat provinsi. DPRD Jateng mendorong pemerintah daerah di kabupaten/kota untuk menerapkan standar kedisiplinan yang sama dalam pelaporan LHKPN.
Lebih jauh, konsistensi ini dinilai menjadi langkah konkret dalam memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai daerah yang berkomitmen pada pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi tentang membangun budaya integritas yang berkelanjutan,” pungkasnya.(HS)
