SEMARANG adalah kota yang rajin ribut soal air. Ributnya bukan sekali dua kali, tapi bertahun-tahun, lintas wali kota, lintas direktur, lintas anggaran.
Air di kota ini hadir dalam dua wujud ekstrem: terlalu sedikit saat dibutuhkan, terlalu banyak saat tidak diinginkan. Ironisnya, yang satu dikelola perusahaan daerah, yang lain datang gratis dari alam. Keduanya sama-sama bikin pusing.
Urusan air bersih di Semarang punya lembaga resmi dengan nama yang terdengar menenangkan: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal. Sejarahnya panjang dan terhormat. Lembaga ini berakar dari Gemeente Water Leiding Semarang, didirikan pemerintah kolonial Belanda pada 1911.
Lebih dari satu abad kemudian, air masih menjadi perkara. Bedanya, dulu ributnya soal pipa, sekarang ributnya merembet ke media sosial, kolom komentar, dan grup WhatsApp warga.
Yang paling jujur mungkin adalah pertanyaan sederhana yang sering muncul, setengah bercanda tapi penuh makna: siapa yang berani minum air PDAM langsung dari keran rumah? Pertanyaan ini tidak butuh survei resmi. Cukup dengar obrolan tetangga.
Jawabannya sering berakhir pada galon isi ulang, air kemasan, atau air rebusan berkali-kali. Di kota pesisir yang dikepung air laut dan hujan, warga justru memilih membeli air minum setiap hari.
Awal tahun ini, perhatian publik kembali tertuju ke PDAM Tirta Moedal. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, melantik Ady Setiawan, lebih dikenal sebagai Wawan, sebagai Direktur Utama dan Yulianto Prabowo sebagai Direktur Umum.
Pelantikan pejabat baru ini seharusnya jadi kabar administratif biasa. Nyatanya, ia berubah menjadi ajang debat. Media sosial mendadak penuh analisis dadakan, dari rekam jejak hingga dugaan kedekatan politik. Air minum mendadak jadi isu panas, padahal yang keluar dari keran sering kali (bahasa Semarangnya) itir-itir, keruh, atau tidak keluar sama sekali.
Reaksi publik itu sebetulnya cermin kepercayaan yang masih rapuh. Masalahnya bukan semata siapa yang duduk di kursi direksi, melainkan apa yang dirasakan warga selama ini.
Kalau air lancar, jernih, dan layak minum, barangkali pelantikan direktur akan lewat tanpa suara. Namun ketika keluhan masih rutin muncul, setiap pergantian pejabat terasa seperti babak baru dari drama lama.
Menariknya, di sisi lain, Semarang sama sekali tidak kekurangan air. Setiap musim hujan, kota ini kebanjiran. Sungai meluap, drainase kewalahan, jalan berubah jadi kolam dadakan.
Air turun dari langit tanpa henti, seolah ingin menertawakan warga yang siang harinya masih antre beli air galon. Air hujan hadir sebagai tamu yang terlalu bersemangat, datang tanpa diundang dan sulit disuruh pulang.
Masalah banjir ini juga bukan cerita baru. Ia sudah menjadi menu tahunan, lengkap dengan peta genangan dan konferensi pers. Anggaran penanganannya besar dan rutin. Normalisasi sungai, pompa, kolam retensi, tanggul, hingga proyek pengendali rob digelar bergantian.
Namun hasilnya sering terasa seperti pekerjaan rumah yang dikumpulkan setengah jadi. Banjir masih datang, bahkan kini membawa teman baru: rob, limpasan air laut yang pelan tapi pasti.
Rob ini unik. Ia tidak datang dengan suara gemuruh, tapi dengan kesabaran dan tenang. Pelan-pelan naik, merembes ke jalan, rumah, dan perasaan warga.
Di wilayah pesisir, rob bukan lagi kejutan, melainkan jadwal. Warga menyesuaikan jam keluar rumah, menaikkan lantai, dan menambah rencana meninggikan rumah ke daftar kebutuhan pokok. Di kota yang sibuk rapat soal air bersih, air laut justru masuk tanpa izin.
Di titik ini, Semarang terasa seperti kota yang salah paham dengan air. Air hujan dianggap musuh, air laut dianggap bencana, air PDAM dianggap meragukan.
Padahal anggaran terus mengalir, rapat terus digelar, pejabat silih berganti. Semua sepakat air adalah isu penting. Bedanya, kesepakatan itu sering berhenti di slide presentasi.
Pelantikan direksi baru PDAM seharusnya bisa dibaca sebagai peluang. Bukan peluang untuk adu argumen, melainkan kesempatan membalik persepsi. Namun persepsi tidak berubah lewat baliho atau pidato. Ia berubah lewat keran yang mengalir stabil dan kualitas air yang tidak bikin ragu.
Di kota dengan sejarah pengelolaan air lebih dari seabad, standar warga kini sederhana: air yang bisa diminum tanpa waswas. Kan namanya perusahaan daerah air minum.
Sementara itu, urusan banjir dan rob menuntut kejujuran yang sama. Warga sudah terlalu sering mendengar istilah teknis. Yang mereka inginkan cuma satu: hujan turun tanpa genangan berhari-hari, dan laut pasang tanpa masuk ruang tamu. Jika air bisa diatur, kota ini mungkin tak perlu terlalu sering ribut.
Semarang, pada akhirnya, adalah kota yang dikelilingi air dan anggaran. Yang kurang mungkin bukan ide, melainkan hasil yang terasa.
Selama air bersih kualitasnya masih dicurigai dan air hujan masih ditakuti, satire seperti dalam tulisan ini akan terus tumbuh subur, baik di obrolan kucingan, media sosial, atau berita. Dan selama itu pula, warga akan terus hidup dalam paradoks: tinggal di kota yang basah, tapi selalu haus keyakinan.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
