HALO SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang memastikan bahwa mulai tahun 2026, tidak ada lagi guru berstatus honorer di wilayah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Seluruh guru honorer akan dialihstatuskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Komitmen besar ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), Selasa (26/11/2025).
“Kita bersyukur, mulai tahun 2026 guru honorer sudah tidak ada lagi. Semuanya telah kami angkat menjadi PPPK, baik penuh maupun paruh waktu,” tegas Agustina disambut tepuk tangan para guru.
Menurut Agustina, kebijakan ini bukan sekadar peningkatan status kepegawaian, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas pendidikan di Kota Semarang. Semua guru yang beralih status menjadi PPPK harus terlebih dahulu mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG), sebagai syarat standar kompetensi nasional.
“Ini untuk menjamin bahwa anak-anak kita dididik oleh guru yang berstandardisasi nasional,” jelasnya.
Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Semarang menyiapkan langkah akseleratif. Pada akhir Desember 2025, sekitar 400 guru honorer akan resmi dilantik sebagai PPPK dan mulai bertugas per 1 Januari 2026.
“Dengan 400 guru baru yang masuk pada awal tahun itu, kebutuhan guru di Kota Semarang sudah terpenuhi seluruhnya,” tutur Agustina.
Pengangkatan massal ini sekaligus menghapus berbagai istilah lama seperti guru honorer, guru bantu, maupun guru outsourcing di lingkungan Pemkot Semarang. Kebijakan penyetaraan juga berlaku pada pengisian jabatan kepala sekolah, yang telah lebih dulu dipersiapkan melalui program Diklat.
Di tengah momentum tersebut, Agustina menyampaikan apresiasi kepada para guru yang ia sebut sebagai “pahlawan masa depan”, atas dedikasi mereka mendidik generasi penerus bangsa.
Ia juga mendorong guru untuk terus memperbarui metode pembelajaran agar sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak-anak zaman sekarang.
“Supaya pola pengajarannya tidak konvensional. Jarak antara guru dan murid harus makin dekat. Kalau guru bisa memahami dunia anak, maka pembelajaran akan jauh lebih efektif. Kalau dulu sifatnya top down, sekarang tidak bisa lagi,” ungkapnya.
Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Kota Semarang diikuti ribuan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), mencerminkan kuatnya spirit kolaborasi untuk memajukan dunia pendidikan daerah.
Sebagai perangkat daerah, Dinas Pendidikan Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk memastikan proses transisi, pembinaan, hingga peningkatan kompetensi guru berjalan optimal dan berkelanjutan.
Dengan kebijakan besar ini, Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang bergerak cepat dalam menuntaskan persoalan guru honorer, sekaligus membuka babak baru bagi kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik.(HS)
