HALO SEMARANG – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Adisatrya Suryo Sulisto, mengemukakan adanya usulan pemisahan fungsi komersial dan tugas pelayanan publik PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk agar perusahaan bisa berjalan dengan baik dan sehat.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Adisatrya Suryo Sulisto, seusai melakukan pertemuan dengan Danantara, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk, serta Pertamina EP di Sidoarjo, Jawa Timur, belum lama ini.
“Dalam diskusi beberapa Anggota Komisi VI mengusulkan agar tugas PGN dipisah menjadi dua bagian: fungsi komersial untuk mencari keuntungan dan fungsi pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO). Sebab penggabungan kedua fungsi tersebut dalam satu entitas dapat menghambat perkembangan perseroan,” kata Adisatrya Suryo Sulisto, seperti dirilis dpr.go.id, pada Minggu (23/11/2025).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, juga mengemukakan adanya usulan pengalihan sebagian subsidi LPG 3 kilogram, untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga (Jargas).
Namun ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu kajian mendalam dari Kementerian ESDM, Danantara, dan BP BUMN.
“Subsidi memang bisa dialihkan untuk pembangunan jargas, tetapi kebutuhan masyarakat terhadap LPG 3 kilogram saat ini juga harus diperhatikan. Masyarakat masih sangat membutuhkan LPG sementara ekspansi jargas masih sangat kurang,” ujarnya.
Legislator asal Dapil Jawa Tengah VIII ini menegaskan bahwa Komisi VI mendukung penuh upaya pengurangan impor LPG, namun percepatan pembangunan jargas harus menjadi prioritas agar semakin banyak rumah tangga dapat menikmati jaringan gas yang lebih efisien dan ekonomis.
Sementara itu, Direktur Utama PT PGN Tbk, Arief Kurnia Risdianto dalam paparannya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program Jargas, terdapat 3 tantangan utama antara lain: Keminatan Masyarkat, Keekonomian Badan Usaha, Konstruksi dan Perizinan.
“Kami berharap adanya kemudahan perizinan dan pembebasan biaya daerah untuk meningkatkan keekonomian program Jargas sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional,” kata dia.
Arief juga mengungkapkan pentingnya penyelarasan bauran energi antara Jargas dan LPG untuk meningkatkan keminatan masyarakat dan menjaga retensi pelanggan di wilayah Jargas. (HS-08)
