HALO SEMARANG – Komisi D DPRD Kota Semarang mendorong percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok sasaran di kota ini.
Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi D, Mualim, usai rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Korwil SPPG Kota Semarang, Senin (3/11/2025).
“Kami mempercepat program Presiden terkait MBG di Kota Semarang. Hari ini kami undang Dinas Pendidikan, DLH, Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan hingga Korwil SPPG,” kata Mualim.
Ia membeberkan, realisasi penerima manfaat MBG di Semarang baru menyentuh sekitar 50 persen dari target yang ditentukan. Karena itu koordinasi lintas-OPD harus segera diperkuat.
Di lapangan, sejumlah hambatan masih muncul, dari urusan dapur sampai perizinan. Masih ada SPPG (Sarana Produksi Pangan Gizi) yang belum selesai dibangun dan belum seluruhnya mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini wajib sebelum dapur MBG beroperasi.
“SLHS itu terkait kondisi bangunan, IPAL, sampai hasil uji laboratorium air. Tidak boleh diterbitkan sebelum tiga syarat ini terpenuhi,” tegasnya.
Mualim pun menekankan agar Korwil SPPG lebih intens berkoordinasi dengan OPD teknis agar pembangunan fasilitas dan penerbitan sertifikat sesuai aturan, namun tidak berlarut-larut.
Ia juga menyoroti aspek ekonomi yang harus ikut bergerak. Program MBG, kata dia, harus menyerap tenaga kerja lokal dan melibatkan UMKM dalam penyediaan sayur, telur, hingga beras.
“Program ini harus berputar di ekonomi lokal,” tandasnya.
Selain itu, Komisi D kembali mengingatkan Dinas Pendidikan agar data penerima manfaat benar-benar valid dan merata. Setiap bulan, komisi siap turun mengevaluasi.
“Kalau semua duduk bersama, koordinasi lebih mudah. Tadi sudah ada komitmen: BGN percepat pembangunan, Dinas Kesehatan percepat SLHS, semua sesuai aturan,” ujar Mualim.
Anggota Komisi D, Arya Setya Novanto, juga meminta Satgas MBG Kota Semarang yang diketuai Wakil Wali Kota, untuk berkomunikasi aktif dengan semua OPD. Ia mengingatkan, masih ada kelompok sasaran yang belum tersentuh seperti pesantren, PAUD-TK, dan sekolah inklusi.
“Program ini bagus untuk perbaikan gizi anak, tapi penerimanya harus merata,” ucapnya.
Arya pun menegaskan, Satgas MBG harus melakukan kontrol penuh agar pelaksanaan sesuai SOP dan tidak memunculkan masalah seperti yang terjadi di beberapa daerah lain.
“Satgas harus memastikan makanan yang dibagikan berkualitas baik, aman dikonsumsi, dan sesuai standar,” tutupnya.(HS)
