HALO SEMARANG – Sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jawa Tengah menyerukan pentingnya menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi, menyusul maraknya aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di beberapa daerah belakangan ini.
Organisasi yang menyuarakan sikap tersebut antara lain PD PPM LVRI Jateng, Forum Komunikasi Masyarakat (Forkomas) Jateng, Forum Kiai-Santri Jateng, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi (GNPK), Kiprah Karya Masyarakat (KKM), hingga Gerakan Pembumian Pancasila.
Adhi Siswanto Wisnu dari Forkomas Jateng menegaskan, unjuk rasa merupakan hak rakyat yang dijamin undang-undang, namun jangan sampai bergeser ke tindakan anarki.
“Demo boleh, tapi jangan rusuh. Jangan sampai aspirasi rakyat justru hilang karena gerakan ditunggangi kepentingan tertentu. Semarang dan Jateng harus tetap aman, sejuk, dan kondusif,” ujarnya di Semarang, Rabu (3/9/2025).
Adhi juga mengingatkan aparat keamanan agar tidak arogan dalam mengawal massa. Menurutnya, kerusuhan justru akan merugikan rakyat kecil. “Kalau kacau, pembangunan terhenti, harga sembako bisa naik, dan masyarakat yang paling dirugikan,” katanya.
Hal senada disampaikan Kiai Robani dari Forum Kiai-Santri Pancasila Kota Semarang. Ia menegaskan agar masyarakat jangan mau diadu domba, apalagi jika ada upaya yang sengaja memprovokasi benturan antara aparat dan rakyat.
“Kami mendukung aspirasi mahasiswa, aspirasi buruh, hingga aspirasi ojek online (ojol) yang menuntut keadilan sosial seperti yang tertuang dalam Sila Kelima Pancasila. Tapi kami menolak aksi anarki. Jangan sampai ada aktor-aktor di balik layar yang memanfaatkan situasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah dan DPR RI yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat. “Di tengah kesulitan masyarakat, justru ada kebijakan kenaikan pajak atau tunjangan dewan. Itu bisa memancing kemarahan publik,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua GNPK Jateng, Budi Kiatno, mengaku prihatin dengan maraknya kerusuhan pasca-demo. Ia menekankan pentingnya semua pihak menahan diri.
“Protap pengawalan demo perlu dibenahi. Aparat jangan arogan, anarki jangan dibalas anarki. Kekecewaan rakyat jangan sampai dilampiaskan dengan aksi rusuh, tapi DPR juga harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Jangan malah membuat kebijakan yang tak menguntungkan rakyat. Apalagi menunjukkan sikap yang tak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini,” tandasnya.(HS)
