HALO KENDAL – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kabupaten Kendal siap mengadvokasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi bagi nelayan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tawang, Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kendal, Rubiyanto, Rabu (27/8/2025), yang merasa prihatin dengan kondisi nelayan, ketika harus mengantre berhari-hari untuk mendapatkan BBM solar bersubaidi.
Dijelaskan, langkah yang diambil FPKS DPRD Kendal, yaitu dengan mengajukan penambahan kuota BBM solar bersubsidi nelayan.
“Sejak April 2025, DPRD bersama Pemkab Kendal mendorong pengajuan penambahan kuota BBM solar bersubsidi nelayan kepada pemerintah pusat. Bupati Kendal sudah melayangkan surat permohonan penambahan hingga 11.000 kilo liter,” jelasnya.
Langkah berikutnya, lanjut Rubiyanto, dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kendal mengajukan penambahan kuota kepada Bupati Kendal hingga 4.000 kilo liter melalui nota dinas pada tanggal 26 Agustus 2025 untuk diteruskan kepada dinas terkait.
“FPKS melakukan koordinasi intensif dengan BPH Migas untuk segera merealisasikan penambahan kuota, agar tidak terjadi kegaduhan maupun aksi nelayan, akibat ketiadaan BBM solar bersubsidi,” imbuhnya.
Rubiyanto membeberkan kronologi kelangkaan BBM solar bersubsidi nelayan, yaitu pada tahun 2025, kuota solar subsidi untuk nelayan Kendal hanya ditetapkan sebesar 8.699 kilo liter atau 53,8 persen dari usulan, turun dari 11.000 kilo liter di tahun 2024.
Dirinya juga menyebut penyerapan tinggi. Dijelaskan hingga 25 Agustus 2025, serapan sudah mencapai 96,19 persen atau 8.368 kilo liter dari total alokasi.
Dampak lapangan, imbuh Rubiyanto, per 23 Agustus 2025, BBM solar bersubsidi di SPBN Tawang Rowosari langka, sehingga mengakibatkan nelayan tidak bisa melaut hingga empat hari.
Pihaknya juga mendesak pemerintah pusat melalui BPH Migas, supaya segera menindaklanjuti permohonan penambahan kuota.
“Jika tidak segera direspon, nelayan Kendal terancam tidak bisa melaut, ekonomi keluarganya terganggu dan stabilitas sosial bisa terguncang. Kami akan terus mengawal advokasi ini, sampai hak nelayan mendapatkan BBM solar bersubsidi terpenuhi,” ungkap Rubiyanto.
Antrean pembelian BBM solar bersubsidi di SPBN Tawang dibenarkan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kendal, Triono. Pihaknya berharap pengiriman untuk solar bersubsidi bisa terealisasi secepatnya, supaya para nelayan bisa berangkat melaut. (HS-06)
