HALO SEMARANG – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan klarifikasi, terkait data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen.
Menurut Bonnie, banyak pengamat ekonomi yang mempertanyakan dan memperdebatkan soal data dan metode penghitungan pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS itu.
“Ada kritik dari para ekonom untuk meminta BPS menjelaskan lebih gamblang cara menghitung pertumbuhan ekonomi secara transparan bagaimana?” kata Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Juliyatmono juga meminta penjelasan BPS. Dia mengaku tak habis pikir, pertumbuhan ekonomi kuartal II terkerek naik di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit.
“Karena kenyataannya orang merasakan agak susah, tapi bertumbuh seperti ini,” kata Juliyatmono, yang juga mantan Bupati Karanganyar itu, seperti dirilis dpr.go.id.
DPR, kata Juliyatmono, perlu penjelasan dari BPS karena para legislator butuh menjelaskan kepada publik, mengenai metodologi singkat penghitungan pertumbuhan.
“Di mana posisi pertumbuhan itu yang paling sentral, misalnya,” ujar Politisi Fraksi Golkar ini.
Pertanyaan juga muncul dari Anggota Komisi X DPR La Tinro La Tunrung. Menurut dia, publikasi BPS soal pertumbuhan ekonomi menimbulkan keraguan karena sejumlah lembaga ekonomi memprediksi ekonomi RI triwulan kedua tak bakal mencapai 5 persen.
Setiap survei yang dilakukan, kata dia, pasti ada margin error. wajar terjadi perbedaan karena ada margin error.
“Tetapi kalau melihat angka-angka pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh BPS, dibandingkan dengan yang lain, kita menambahkan plus minus, margin error itu tidak bisa sama,” ucap Politisi Fraksi Gerindra ini.
Menurut dia, proyeksi sejumlah lembaga tak ada yang hasilnya hampir sama dengan perhitungan BPS.
“Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang salah? Jangan sampai, karena ada keinginan-keinginan yang lain, sehingga terjadilah kesalahan dan fatalnya,” ucapnya.
Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Badan Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS). Celios menilai ada indikasi perbedaan antara pertumbuhan ekonomi 5,12 persen dengan kondisi riil perekonomian.
Permintaan disampaikan Celios lewat surat permohonan penyelidikan kepada lembaga statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan tujuan mereka adalah untuk menjaga kredibilitas data BPS.
Karena data tersebut selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum.
“Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 yang sebesar 5,12 persen year on year,” ucap Bhima.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Selasa, 19 Agustus 2025 mengatakan tak mengubah metode penghitungan pertumbuhan ekonomi. Ia hanya menyatakan data yang digunakan lebih lengkap.
“Sehingga kualitas penghitungan makin baik dan akurat.” (HS-08)
