HALO SEMARANG – Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya pengelolaan dana transfer pusat ke daerah, termasuk terkait pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Hal itu mengemuka dalam kunjungan Komisi II DPR RI ke Kota Semarang, beberapa waktu lalu. Rombongan diterima Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminudin.
Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa tujuan dari kunjungan ini, untuk memastikan pengelolaan dan pengawasan dana transfer pusat ke daerah berjalan optimal, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dana transfer di daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, serta pelayanan publik. Untuk itu dalam pengelolaan anggarannya harus transparan sejak proses perencanaan hingga pelibatan partisipasi publik,” terangnya.
Selain memastikan setiap rupiah dana transfer yang dialirkan pusat benar-benar terserap dengan baik, Aria juga menekankan pentingnya distribusi anggaran yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami minta dana transfer pusat ke daerah terukur mekanisme pengeluarannya berbasis outcome sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat melalui program-program prioritas Pemkot Semarang,” ujarnya, seperti dirilis laman resmi Pemkot Semarang.
Kunjungan kerja spesifik ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya terkait efektivitas dana transfer pusat.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menjadi langkah awal dalam menyusun program-program yang lebih terfokus dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mengapresiasi penyaluran dana transfer pusat ke Kota Semarang, yang dia nilai telah berjalan baik. Dalam kunjungannya ke Balai Kota Semarang, baru-baru ini, dia menilai Pemerintah Pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan melalui mandatory spending.
“Dana transfer daerah ke Semarang sejauh ini berjalan bagus, dan penataan kota juga patut diapresiasi. Tahun 2025 ada tambahan mandatory spending yang diarahkan ke pendidikan dan ketahanan pangan. Ini menunjukkan pemerintah menaruh perhatian besar pada dua sektor vital tersebut,” kata Politisi Fraksi PKS ini, seperti dirilis dpr.go.id.
Namun, Aher mengingatkan agar kebijakan mandatory spending tidak diberlakukan secara kaku di semua daerah.
“Juklak dan juknis jangan sampai disamaratakan. Kondisi (Indonesia) daerah barat, tengah, dan timur Indonesia berbeda. Harus ada fleksibilitas agar dana transfer lebih efektif,” kata pria yang kerap disapa Aher ini.
Di sisi lain, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini menegaskan pentingnya program strategis nasional di bidang pendidikan, khususnya pendidikan jarak jauh, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di seluruh daerah.
Menurutnya, pemerintah melalui Bappenas sudah menetapkan program tersebut sebagai agenda nasional yang harus ditangkap peluangnya oleh pemerintah daerah.
“Pendidikan jarak jauh ini program baru sejak 2020 dan menjadi bagian dari program strategis nasional. ASN, TNI, Polri, hingga Kejaksaan bisa memanfaatkannya untuk peningkatan kapasitas. Ini juga penting agar lulusan SMA di seluruh daerah punya kesempatan yang sama melanjutkan pendidikan,” kata Aher
Aher menilai, pemerataan pendidikan jarak jauh sangat penting agar masyarakat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, maupun wilayah lain tidak tertinggal.
“Kita ingin kualitas pendidikan di daerah mana pun sama, tidak boleh ada kesenjangan,” tegasnya.
Sampaikan Komitmen
Sementara itu ketika menerima kunjungan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Semarang, Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin menyampaikan komitmennya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana transfer pusat secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
“Topik kunjungan kerja ini terkait pengelolaan dan pengawasan dana transfer pusat ke daerah. Di Kota Semarang, kami berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” ucap Iswar.
Wakil Wali Kota mengungkapkan dana transfer yang dialokasikan ke Kota Semarang pada tahun 2025 mancapai 1,3 triliun DAU dan 512,92 miliar DAK Fisik dan Non-Fisik.
Pihaknya siap menyesuaikan besaran anggaran agar pelaksanaannya sesuai dengan tata kelola keuangan serta tepat guna.
“Karena dana transfer bagi kami adalah sebuah ruh dalam rangka membangun Kota Semarang, tentu penyesuaian program harus kami lakukan agar program prioritas untuk masyarakat tetap terlaksana dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Melalui kunjungan kerja ini, dia berharap adanya dukungan penuh dari Komisi II DPR RI dalam mempercepat realisasi berbagai program strategis yang telah direncanakan.
“Kami berharap, melalui kunjungan kerja spesifik ini, akan terjalin sinergi yang makin kuat antara Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi II DPR RI dalam penyempurnaan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” ucapnya.
“Hasil diskusi hari ini akan menjadi masukan penting bagi perumusan kebijakan keuangan daerah di Kota Semarang,” kata Iswar.
Turut hadir pada kegiatan tersebut anggota Komisi II DPR RI, Kajari Kota Semarang, Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah, Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah, Inspektur Kota Semarang, dan perangkat daerah terkait. (HS-08)
