HALO SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menyoroti fenomena banyaknya kebijakan dan program pemerintah yang hanya “terlihat aktif di media dan banner”, tapi tidak berdampak nyata di lapangan. Ia menyebut hal ini sebagai bentuk kegagalan komunikasi dan pelaksanaan kebijakan yang sesungguhnya.
“Saya keliling desa, dan sering kali mendengar: ‘Pak, ini program apa ya? Kami dengar namanya saja baru sekarang’. Ini kan ironis,” kata Heri.
Menurutnya, banyak program baik dari provinsi maupun kabupaten dikomunikasikan dengan gaya kampanye yang megah, tapi tanpa pendampingan, tanpa edukasi, dan minim keterlibatan warga. Akibatnya, program menjadi formalitas dan hanya menyasar laporan kegiatan, bukan perubahan sosial.
Heri mencontohkan program seperti desa digital, koperasi milenial, dan bantuan UMKM yang disebut-sebut sukses dalam laporan, namun kenyataannya tidak dirasakan oleh mayoritas warga sasaran.
“Apa gunanya launching dan spanduk besar-besaran, kalau yang menerima bantuan cuma segelintir, dan tanpa keberlanjutan?” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah daerah agar memprioritaskan penyampaian program lewat tokoh lokal, pendamping desa, dan saluran informal yang dipercaya masyarakat, bukan sekadar pengumuman media sosial.
Heri juga menyoroti ketimpangan informasi antara desa yang dekat akses teknologi dan desa tertinggal. Hal ini membuat distribusi manfaat program menjadi tidak merata dan berpotensi menciptakan kecemburuan sosial.
“Kebijakan publik itu harus bisa dipahami dan dirasakan langsung oleh rakyat. Kalau tidak, itu hanya dokumen proyek,” tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta kepala daerah untuk lebih rajin turun langsung ke wilayah terpencil.
“Kalau kita bicara pembangunan berbasis masyarakat, maka suara masyarakat harus jadi kompas, bukan hiasan laporan,” pungkas Heri.(HS)
