HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendukung pemenuhan hak dasar anak terutama pendidikan bagi siswa, salah satunya melalui program Pemerintah Kota Semarang yang berkomitmen untuk memberikan ijazah tertahan di sekolah negeri maupun swasta. Karena, program tersebut baru menjangkau sebanyak 37 sekolah dari 447 sekolah swasta yang tersebar di Kota Semarang.
“Program 100 hari dari Wali Kota Semarang ini bagus, jadi akan kami kawal terus agar wali kota memegang komitmen,” ujar Anggota Komisi D DPRD, Siti Roikah dalam audiensi yang dihadiri yayasan, dan sejumlah guru sekolah swasta di Ruang Serba guna II DPRD Kota Semarang, Jumat (13/6/2025).
Dia menjelaskan, ijazah yang tertahan di sekolah swasta ada sebanyak 10.332. Dan sebanyak 37 sekolah dari total 447 sekolah sudah menyatakan komitmen dengan wali kota untuk memberikan ijazah yang tertahan. Biasanya ijazah tertahan karena sebab belum lunasnya biaya sekolah siswa. “Nantinya, pemerintah kota akan mengangsur tunggakan sekolah yang ijazahnya sudah diberikan kepada orang tua siswa tersebut,” katanya.
Sedangkan, untuk sekolah yang belum berkomitmen memberikan ijazah yang tertahan, dinas pendidikan akan melakulan pendekatan ke sekolah. “Namun, pihak sekolah juga diminta untuk aktif berkoordinasi terkait program pembebasan ijazah tertahan ini,” imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono menambahkan, pihaknya meminta Pemkot Semarang untuk mengkaji kebutuhan anggaran semua tunggakan dari program pembebasan ijazah yang tertahan di sekolah. Jika tidak, akan berdampak pada jalannya keberlangsungan sekolah itu sendiri. “Beban tunggakan harus betul-betul bisa diselesaikan. Sehingga program bisa berjalan baik dan akan kami tindaklanjuti kepada dinas terkait,” imbuhnya yang juga ikut hadir dalam audiensi.
Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PDM Kota Semarang, Sutarto mengatakan, bahwa harapan sekolah swasta, ada kompensasi yang signifikan dari Pemkot Semarang jika tunggakan ijazah siswa akan ditanggung Pemkot Semarang. Karena, saat ini tanggungan cukup besar dan dirasakan membebani untuk kebutuhan operasional sekolah.
“Karena berpengaruh terhadap gaji tenaga pendidik dan fasilitas pendukung sekolah. Kalau dihitung jumlah total aset/piutang semua sekolah Muhammadiyah saja dari tahun 2017-2023 mencapai Rp 7,6 miliar,” paparnya.
“Kalau pemerintah bisa membayar gaji guru dengan standar UMK, kami tidak keberatan. Kami tinggal mengadakan operasional untuk pembelajaran pendidikan,” lanjutnya.
Pihaknya juga meminta adanya perhatian untuk guru Muhammadiyah dari Pemkot Semarang agar lebih terasah. “Kami ada forum guru Muhammdiyah yang beranggotakan 300 orang dari SD, SMP, dan SMA. Kalau difasilitasi dan diberikan pelatihan oleh pemkot, ini sangat membantu kami agar mutu pendidikan lebih berkualitas dan kami lebih berkompeten serta mampu berinovasi dalam memberikan pembelajaran,” pungkasnya.(HS)
