HALO SEMARANG – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyoroti serius minimnya jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, di Provinsi Papua Barat.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, dalam pertemuan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor kesehatan di Manokwari, Rabu (28/5/2025).
Dalam kunjungan kerja Komisi IX ke wilayah tersebut, dia mengungkapkan keprihatinan mendalam karena dari tujuh kabupaten yang ada, Papua Barat hanya memiliki empat dokter spesialis aktif.
“Ini sangat memprihatinkan. Papua Barat adalah provinsi, bukan kabupaten. Tapi hanya punya empat dokter spesialis? Ini harus segera mendapat perhatian serius,” ujar Nihayatul, seperti dirilis dpr.go.id.
Politisi Fraksi PKB ini menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan alarm bagi Pemerintah Pusat dan daerah untuk segera bertindak.
Ia mendorong Gubernur Papua Barat agar segera mengajukan nama-nama putra-putri terbaik daerah kepada Kementerian Kesehatan untuk mengikuti program beasiswa dokter spesialis.
“Kementerian Kesehatan memiliki program beasiswa pendidikan dokter spesialis yang akan ditempatkan di rumah sakit pendidikan khusus. Semua biaya ditanggung, dan setelah lulus mereka wajib kembali ke daerah asal. Ini kesempatan emas bagi anak-anak Papua Barat,” jelas Nihayatul.
Ia menegaskan bahwa mengandalkan dokter spesialis dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa, bukanlah solusi jangka panjang. Selain membutuhkan biaya besar, belum tentu mereka bersedia tinggal lama di Papua Barat.
“Kalau kita terus ambil dari luar, dari Jawa misalnya, biayanya mahal dan mereka belum tentu bertahan lama. Tapi kalau dari Fakfak, Kaimana, atau Manokwari sendiri, anak-anak asli Papua Barat yang dikirim sekolah, mereka pasti akan kembali karena keluarga mereka ada di sini, tanah kelahiran mereka juga di sini,” tandasnya.
Rumah Sakit
Selain minimnya dokter spesialis, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh juga menyoroti perlunya percepatan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan di Papua Barat.
Dalam kunjungan kerja perdananya ke Manokwari, ia menegaskan bahwa setelah pemekaran wilayah, pembenahan layanan kesehatan menjadi hal yang sangat mendesak.
“Kunjungan ini kami lakukan karena setelah pemisahan Papua Barat dan Papua Barat Daya, kita harus melihat lebih detail apa saja yang perlu dibenahi, terutama di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan,” ujar Nihayatul, baru-baru ini.
Salah satu persoalan krusial yang disorot Komisi IX adalah ketiadaan rumah sakit tipe A dan B di wilayah tersebut. Dari 12 rumah sakit yang ada, tujuh di antaranya masih berstatus tipe C dan lima lainnya tipe D.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Kita harus mengakselerasi peningkatan tipe rumah sakit, khususnya dari tipe D ke tipe C,” tegas Nihayatul.
Ia menambahkan bahwa hal ini sejalan dengan quick wins bidang kesehatan yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menargetkan peningkatan kapasitas rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Lebih lanjut, Nihayatul mengingatkan bahwa meskipun cakupan jaminan kesehatan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), kualitas dan kapasitas layanan rumah sakit tetap menjadi tantangan besar. Rumah sakit tipe D dinilai belum mampu memberikan layanan komprehensif, sehingga banyak pasien harus dirujuk ke luar daerah.
“Kalau rumah sakit belum bisa meng-cover dan harus dirujuk ke luar, maka beban biaya akan jatuh ke pemerintah provinsi. Ini tidak efisien,” jelasnya.
Selain itu, Nihayatul juga menyoroti tantangan geografis Papua Barat, di mana sejumlah kabupaten belum dapat diakses melalui jalur darat dan hanya dapat dijangkau lewat jalur udara.
Kondisi ini memperumit sistem rujukan pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, menginformasikan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare untuk pembangunan rumah sakit vertikal.
Nihayatul menyambut baik rencana tersebut, namun menegaskan bahwa penguatan puskesmas tetap menjadi prioritas utama.
“Yang lebih penting dari rumah sakit vertikal adalah peningkatan layanan puskesmas. Karena puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di daerah,” kata Nihayatul. (HS-08)
