HALO SEMARANG – Dalam upaya meringankan beban masyarakat selama Ramadan dan Lebaran 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif PT Pos Indonesia dalam menyediakan gerai pangan murah. Dengan menjual bahan pokok di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), gerai ini menjadi harapan baru bagi masyarakat, khususnya di masa-masa konsumsi tinggi.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut positif kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jateng akan berperan aktif dalam pengawasan penyaluran dan memastikan ketersediaan stok di seluruh 267 kantor pos yang tersebar di Jateng-DIY. “Saya senang pemerintah pusat turun langsung untuk kerja sama ini, memperkuat peran kantor pos dalam distribusi pangan,” ujar Taj Yasin mendampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, meninjau Operasi Pasar Pangan Murah, di Kantor Pos Cabang Utama Kota Semarang, Senin 10 Maret 2025.
Gerai ini menawarkan berbagai bahan pangan dengan harga terjangkau: beras SPHP Zona 1 seharga Rp 12 ribu per kg, gula pasir Rp15 ribu per kg, dan minyak goreng MinyaKita Rp14.700 per liter. Selain itu, daging ayam ras beku dijual Rp 34 ribu/ekor dan bawang putih Rp 32 ribu per kg. Ini adalah langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga di tengah lonjakan permintaan.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan harapannya agar operasi pasar ini bisa diperluas ke seluruh Indonesia dengan memanfaatkan 4.800 cabang kantor pos. “Pada Ramadan dan Lebaran, konsumsi sembako meningkat. Kami memastikan semua kebutuhan pokok tersedia di pasar,” ungkapnya.
Hingga kini, 1.050 titik gerai pangan murah telah dibuka, termasuk 22 cabang di Kota Semarang. Sudaryono menekankan pentingnya operasi pasar untuk menstabilkan harga yang masih melebihi HET di beberapa daerah. “Kami menggunakan jaringan 4.800 cabang kantor pos untuk menyediakan sembako dengan harga terjangkau,” katanya.
Program ini melibatkan berbagai BUMN seperti Perum Bulog dan ID Food, memastikan pasokan bahan pokok terus berjalan bahkan setelah Lebaran 2025. Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama PT Pos Indonesia, menjelaskan bahwa gerai ini dinamakan Agri Pos, dengan suplai dari beberapa BUMN untuk menjaga stok tetap aman.
Setiap warga diperbolehkan membeli dengan batasan: maksimal 2 kg gula pasir, 2 liter minyak goreng, dan 10 kg beras per KTP. “Hanya boleh dijual langsung ke masyarakat, memastikan akses yang adil dan merata,” tambah Faizal.
Dengan inisiatif ini, pemerintah berharap bukan hanya menjaga harga tetap terjangkau, tetapi juga memastikan semua pihak dalam rantai pasokan, dari produsen hingga pedagang, mendapatkan keuntungan yang wajar. Sudaryono juga mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan praktik curang seperti penimbunan dan pengurangan takaran.
Gerai pangan murah ini tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga langkah awal dalam membangun sistem distribusi pangan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.(HS)
