HALO BLORA – Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) perlu menjalin komunikasi yang harmonis dengan pemerintah daerah, agar organisasi tersebut dapat terus eksis dan berkembang.
Pentingnya hubungan baik tersebut, disampaikan Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Blora, Bambang Sulistya, dalam Rapat Kerja serta HUT Ke-62 PWRI, di Hotel Gajah Mada Rembang, beberapa waktu lalu.
Dalam acara itu, Bambang Sulistya selaku koordinator PWRI Eks Karesidenan Pati, diundang oleh PWRI Rembang untuk memberikan pengarahan dan manjadi narasumber.
“Ibarat dalam peribahasa sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, Saya didaulat sebagai narasumber dalam forum sambung rasa antara para pengurus PWRI Kabupaten Rembang dengan para pengurus PWRI Kecamatan,” kata dia, seperti dirilis blorakab.go.id, pada Sabtu (11/1/2025).
Mantan Sekda Blora itu, mengaku memperoleh banyak pelajaran dan masukan berkaitan dinamika upaya pengembangan organisasi PWRI yang para anggotanya berasal dari para pensiunan ASN.
Sementara pada saat agenda sambung rasa Bambang Sulistya menawarkan nilai tambah ketika para pensiunan menjadi anggota PWRI.
“Minimal ada empat hal nilai manfaat yang diperoleh, yaitu untuk penghiburan diri, kesehatan makin prima,tambah teman dan saudara serta iman makin meningkat,” jelasnya.
Kemudian ketika ada peserta mempertanyakan mengenai rencana diberlakukannya stesel pasif untuk menjadi anggota PWRI, Bambang Sulistya memberi jawaban agar para pengurus bisa berfikir realistis.
Menurut dia, untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, masih dibutuhkan seperangkat aturan dari pemerintah, yang sampai saat ini belum ada.
Maka dari itu perlu ada kegigihan dan perjuangan dari para pengurus PWRI di tingkat pusat.
“Sementara ini yang bisa kita tempuh dan lakukan adalah membangun spirit kebersamaan dan komunikasi ramah lingkungan dengan pimpinan daerah dan berbagai pihak terkait,” terangnya.
Menurut Bambang Sulistya, ada tiga upaya pendekatan yang bisa kita tempuh dengan mengamalkan falsafah B3.
B1: Bantuan tenaga orang lain (Batol) utamanya dukungan dari Pemerintah Daerah.
“Dulu ada julukan Harimau atau Singa adalah Si Raja Hutan.Namun saat ini Tikuspun bisa menjadi Raja Hutan asal dekat dengan Harimau atau Singa,” tuturnya.
Sehingga tugas kita saat ini pengurus PWRI harus bisa membangun pendekatan dengan pimpinan daerah khususnya kepada Bupati agar PWRI tetap eksis dan berdaya guna.
B2: Bantuan dana orang lain (Badol) dengan upaya membangun pendekatan dan kemitraan keberbagai pihak.
B3: Bantuan doa orang lain(Bandol) dengan aktif pengurus melaksanakan silahturahmi kepada para tokoh agama untuk mohon doa agar para pengurus diberi kesehatan,kekuatan dan ketegaran dalam mendukung program program pemerintah.
Sebelumnya, Ketua PWRI Kabupaten Rembang, Eddy Kiswanto mengatakan bahwa maju mundur PWRI, salah satu faktor utamanya adalah adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.
“Untuk itu pengurus harus proaktif membangun komunikasi yang intensif dan ramah lingkungan kepada pimpinan daerah dan berbagai pihak terkait,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Sekda Rembang, Fahrudin yang mewakili Bupati, pada saat pembukaan Raker berharap kepada para pengurus dan anggota PWRI, agar mendukung program program pemerintah daerah, dalam mempercepat akselerasi pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.
Selain itu juga mengakui bahwa para anggota PWRI memiliki keunggulan karena mempunyai pengalaman, pengetahuan, kemampuan, keahlihan, jaringan dan koneksi sehingga pantas disebut sebagai tokoh masyarakat untuk dijadikan panutan.
Ia juga meminta jangan melihat PWRI hanya merupakan kumpulan dari para purna tugas, tapi hargai dan hormati karena mereka masih bisa berkarya nyata untuk memberi nasihat, menjaga nilai dan tradisi serta memiliki kemampuan sebagai panutan, mediator dan agen perubahan sosial. (HS-08)
