HALO JEPARA – Pemkab Jepara berhasil melakukan efisiensi dalam tender pengadaan barang dan jasa.
Dari jumlah tender sebanyak 36 paket senilai Rp34,8 miliar, Pemkab Jepara melakukan efisiensi Rp 2 miliar atau 5,76 persen.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Jepara, H Edy Supriyanta, dalam acara Temu Bisnis penyedia lokal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jepara, Kamis (25/7/2024) di Pendapa RA Kartini.
Pj Bupati Jepara menyampaikan pihaknya telah mengevaluasi kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada semester I tahun 2024.
Dari jumlah tender sebanyak 36 paket senilai Rp 34,8 miliar, Pemkab Jepara melakukan efisiensi Rp 2 miliar atau 5,76 persen.
“Untuk pekerjaan non tender di semester I ini sebanyak 175 paket senilai Rp109 miliar, ada efisiensi sebesar Rp179 juta atau 0,42 persen,” kata dia, seperti dirilis jepara.go.id.
Dia juga menyampaikan, capaian pembelian di Toko Daring berjumlah 7.081 paket, dengan nominal transaksi Rp 17,64 miliar dan terdapat 104 penyedia yang diberdayakan.
Bahkan pada tahun 2023, Kabupaten Jepara, berhasil diganjar penghargaan capaian transaksi terbesar melalui Toko Daring LKPP se-Indonesia.
“Terkait Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Dari target Penggunaan PDN dalam PBJ Semester I sebesar Rp 853 miliar atau 98.96 persen, realisasi yang kami capai adalah sebesar Rp844,6 miliar, atau 98.95 persen,” tambahnya.
Edy pun menyampaikan Pemkab Jepara dalam hal pengadaan barang dan jasa selama ini selalu dilakukan melalui e-katalog atau Toko Daring.
Di sisi lain, dia akan mendorong UMKM di Jepara agar masuk dan terdaftar ke dalam e-katalog.
Digitalisasi
Sementara itu, Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi memaparkan pentingnya digitalisasi terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga prosesnya lebih cepat.
Hendrar pun menuturkan sejak 2019, pemerintah sudah mengembangkan platform e-katalog dan hingga saat ini termutakhir e-katalog sudah versi 6.
“Sejalan dengan instruksi presiden RI, pengadaan barang jasa nilainya sangat besar sampai seribu triliun lebih,” ujar kata mantan Wali Kota Semarang yang biasa disapa Hendi itu.
Dia menjelaskan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa ini bertujuan agar penyerapan tenaga kerja baik, ekonomi tumbuh berkembang, dan sektor UMKM menggeliat.
Selain itu, digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa akan lebih bersifat transparan, tepat dan efisien.
Hendi juga mengingatkan agar transaksi melalui e-katalog atau toko daring agar penyedia barang dan jasa lebih diutamakan dilakukan oleh masyarakat Jepara.
“Tapi lebih indah lagi kalau itu (pengadaan barang dan jasa) bisa dilakukan oleh orang Jepara, sebab akan terjadi ekonomi di Jepara, ada rekrutmen tenaga kerja, ada pajak daerah masuk ke Jepara dan uang rakyat Jepara kembali digunakan untuk menggerakkan ekonomi Jepara,” kata Hendi.
Dia juga mengingatkan pada kondisi sekarang Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi, sehingga jumlah penduduk dengan usia produktif mengalami peningkatan signifikan.
Untuk itu, dirinya meminta agar generasi muda yang ada di Jepara untuk didorong mengembangkan kemampuannya sehingga akan menciptakan ketahanan dan sikap kemandirian baik dari segi budaya politik dan ekonomi.
Dalam acara yang digelar Pemerintah Kabupaten Jepara, dan didukung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) ini, juga diadakan sosialisasi platform layanan digital MbizTravel.
Herdian Yoki Pratama selaku perwakilan dari pihak MBiztravel, mengatakan UMKM perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya.
Bentuk dukungan itu seperti halnya dari segi pembayaran digital sehingga proses transaksi akan lebih aman dan cepat.
“Untuk MBiztravel, platform ini dirancang untuk memudahkan perjalanan dinas dan solusi mendukung travel lokal,” kata dia.
Dalam acara tersebut, juga diserahkan beberapa penghargaan. Di antaranya penghargaan kepada tiga OPD dengan nominal transaksi di e-katalog MBizmarket terbesar, yaitu RSUD RA Kartini dengan total Rp19 miliar, kemudian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mencapai Rp 10,2 miliar dan Sekretariat Daerah yang mencapai Rp 8,8 miliar.
Ikut serta pula beberapa pemilik dan pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal, kategori barang dan jasa seperti katering, alat tulis kantor, souvenir, dan agen perjalanan.
Mereka berpartisipasi pada kegiatan tersebut dengan membuka gerai di depan Pendapa. (HS-08)
