HALO KENDAL – Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki secara resmi membuka pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG) Kabupaten Kendal, di Agro Wisata Kendal, Selasa (4/6/2024).
Dalam sambutannya, Wabup mengatakan, salah satu masalah pembangunan yang menjadi perhatian bersama adalah masalah ketimpangan dan ketidakadilan gender. Ketimpangan ini dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Gender.
Bicara permasalahan gender pasti tidak akan ada habisnya. Gender merupakan hasil konstruksi sosial bagaimana menjadi laki-laki dan perempuan sesuai tuntutan masyarakat.
Wabup menegaskan, Gender erat kaitannya dengan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat yang dianggap pantas, bagi laki-laki dan perempuan.
“Banyak isu yang muncul tertuju pada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi bicara gender tidak hanya tentang laki-laki dan perempuan saja tapi juga berkaitan dengan kelompok rentan, kelompok minoritas, dan anak-anak,” tandasnya.
Wabup juga menyampaikan, Pemkab Kendal telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kesetaraan Gender, termasuk upaya meningkatkan partisipasi perempuan di segala bidang kehidupan.
Namun tidak dapat dipungkiri, kesetaraan gender yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Kesenjangan gender tampak masih terjadi di berbagai bidang pembangunan, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan pemerintahan.
Wabup memaparkan, jumlah penduduk di Kendal tahun 2023 menurut Disdukcapil sebanyak 1.084.154 jiwa, terdiri dari 544.962 laki-laki dan 539.192 perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut jumlah anak laki-laki 159.516 dan anak perempuan 149.971.
“Jadi anak di Kabupaten Kendal sebesar 28,55 persen dari jumlah penduduk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kendal pada tahun 2023 sebesar 73,86 jika dirinci berdasarkan laki-laki dan perempuan masih terdapat kesenjangan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender atau IPG. Di Kabupaten Kendal IPG Tahun 2023 sebesar 94,29 atau meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 93,79,” paparnya.
Wabup menambahkan, banyak upaya telah dilakukan oleh berbagai lembaga untuk meningkatkan peran serta perempuan, bahkan negara sejak awal berdiri secara eksplisit telah menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang reponsif gender dan anak dapat diketahui dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
“Capaian kinerja pembangunan dan pelaksanaan program pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Kendal dapat dikatakan cukup baik, terutama terletak pada komitmen Pemerintah Daerah dengan diterbitkanny Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kendal,” beber Wabup.
Di samping itu, lanjut Wabup, komitmen Pemerintah Daerah terkait dengan pembangunan yang responsif gender tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 yang mana terdapat kebijakan mainstreaming Pengarusutamaan Gender.
“Terakhir terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir pada pelatihan ini, dan kepada Narasumber yang akan berbagi ilmu
dan membersamai pelatihan PPRG. Saya yakin hasil dari pelatihan akan memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan Kabupaten Kendal ke depan. Semoga sukses,” imbuhnya.
Sebelumnya, Plh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kendal, Vivin Irawati dalam laporannya mengatakan, pelatihan akan mengadopsi pendekatan instrumen Gender Analysis Pateway/Gender Bugdet Statement (GPA/GBS).
Dijelaskan, dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026, Perangkat Daerah harus menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam penyusunan PPRG di Kabupaten Kendal yang diikuti 150 peserta dan dilaksanakan selama tiga hari.
“Sehingga dapat dipastikan, setiap kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap perempuan, laki-laki kelompok rentan, kelompok minoritas, dan anak-anak secara
adil,” jelas Vivin.
Dirinya berharap melalui pelatihan ini, semua peserta akan memiliki pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk menganalisa anggaran yang responsif gender dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga semua peserta mampu membuat analisa masing-masing dengan memakai analisa GAP/GBS.
“Saya minta hasil analisa di hari kedua dikumpulkan ke panitia untuk dibahas di Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kendal yang terdiri dari, Baperlitbang, Bakeuda, Inspektorat, DP2KBP2PA, Dispermasdes, Bagian Organisasi Setda, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kendal,” harapnya.
“Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk membangun Kabupaten Kendal yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua warganya,” imbuh Vivin. (HS-06).
