HALO SEMARANG – Polri menegaskan tetap akan memakai penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap kelompok kriminal di Papua, walaupun baru-baru ini TNI telah mengubah penyebutan KKB menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Terkait nomenklatur KKB dan OPM. Kami dari Polri sampai saat ini tetap menggunakan nomenklatur KKB bukan OPM,” tegas Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Humas Operasi Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno, Rabu (8/5/2024), seperti dirilis humas.polri.go.id.
Bayu menjelaskan Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 merupakan operasi yang digelar oleh Mabes Polri, dengan pendekatan penegakan hukum, bukan operasi militer, sebagaimana yang dilakukan TNI.
Dia menegaskan hingga hari ini belum ada keputusan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk mengubah nomenklatur KKB menjadi OPM.
“Saya mendapat teguran dari Asop Kapolri, saat penyerahan penghargaan di Polres Pegubin kemarin. Saya membuat narasi adalah tentang keberhasilan dalam Pemberantasan KKB pada tahun 2023. Namun rekan-rekan (media) mengubah menjadi OPM,” ungkap Bayu.
Maka itu, Bayu menekankan Satgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 akan tetap mempublikasikan nomenklatur KKB dalam setiap pemberitaan. Dia meminta pewarta mengikuti keputusan Polri.
“Mohon rekan-rekan media memahami hal itu, apabila kami mempublikasikan narasi KKB, jangan diubah menjadi OPM. Terima kasih atas kerja samanya,” kata Bayu.
Sebelumnya TNI telah mengubah penyebutan dari KKB menjadi OPM, untuk kelompok bersenjata di Bumi Papua.
Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengatakan penggunaan kembali istilah OMP agar para prajurit TNI tidaK ragu lagi mengambil tindakan tegas, apabila mendapati anggota OPM bersenjata dan dianggap berbahaya.
“Jadi yang tadi saya sampaikan (prajurit TNI) tidak ragu kita dalam melangkah,” kata dia, dalam sebuah acara di Bali.
Maruli pun kemudian memberikan contoh kasus, misalnya tentara melihat orang yang membawa senjata dan dianggap membahayakan.
“Apakah kita harus membiarkan dulu, kita laporkan, karena itu ada pelanggaran UU. Kalau dianggap sebagai OPM dia bersenjata, berbahaya, nanti kita menindaklanjuti,” sambungnya.
Maruli mengatakan pengunaan istilah OPM ini merupakan keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, setelah berdiskusi terkait kendala yang dihadapi para anggota mengatasi persoalan di Papua.
Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan TNI akan menyebut KKB sebagai OPM.
“Karena dari mereka sendiri menamakan diri TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) sehingga sama dengan OPM,” kata Agus di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024). (HS-08)