HALO KENDAL – Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki sempat menyebut baru ada dua kecamatan dan 108 desa di Kabupaten Kendal yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutan saat melaunching SPPT PBB-P2 dan Penyerahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2 Tahun 2024 di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Kamis (28/3/2024).
“Baru ada dua kecamatan, yaitu Pegandon dan Kangkung, kemudian 108 desa yang sudah lunas PBB-P2. Jadi itu belum ada setengahnya. Coba bayangkan, di Kabupaten Kendal ada 20 kecamatan dan 286 desa atau kelurahan. Lha ini baru 108 desa dari 286 desa atau kelurahan kan masih jauh dari 50 persen,” tandasnya.
Menurut Wabup, contoh-contoh baik desa yang sudah lunas PBB-P2 tersebut perlu diberikan apresiasi. Dirinya juga berharap Kepala Perangkat Daerah supaya dapat memberikan prioritas program dan kegiatan terhadap desa-desa yang telah lunas PBB-P2 tepat waktu pada tahun 2023 sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
Dirinya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada camat, para kepala desa/lurah dan PPAT, serta semua pihak, atas kinerja dan peran sertanya dalam kegiatan intensifikasi pajak daerah khususnya PBB-P2 selama ini.
Menurutnya, dengan terus meningkatkan realisasi pencapaian target PBB-P2, mendukung kebijakan anggaran pelayanan dan pembangunan di Kendal.
“Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para wajib pajak di Kabupaten Kendal yang telah taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu dan tepat jumlah,” ungkap Wabup Kendal.
Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kendal, Abdul Wahab dalam laporannya mengatakan, realisasi pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp 298.327.822.673 atau 110,96 persen dari target pajak daerah tahun 2023.
Kemudian, realisasi PBB-P2 tahun 2023 sebesar Rp 53.973.920.140 atau tercapai 98,13 persen dari target PBB-P2 tahun 2023. Dengan SPPT lunas sebanyak 483.073 lembar dan sebanyak 108 Desa lunas PBB serta dua kecamatan lunas PBB.
“Apabila dibandingkan dari capaian tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp. 17.450.920.051, SPPT PBB-P2 tahun 2024 tercetak sejumlah 600.711 lembar dengan nilai Rp 56.301.440.943,” beber Wahab.
Dalam rangka meningkatkan capaian realisasi PBB-P2, lanjutnya, Bapenda melakukan upaya-upaya. Yaitu penilaian individual untuk obyek-obyek khusus di wilayah-wilayah tertentu.
“Kemudian layanan Jemput Bola (Jempol) Pembayaran massal PBB-P2 di desa-desa dengan memanfaatkan mobil layanan PBB-P2 keliling, dan pembayaran melalui laku pandai BUMDesa. Selanjutnya pembuatan peta blok, peningkatan kerjasama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan,” ungkap Wahab.
Pada kesempatan tersebut, dirinya juga menyebut, telah membuka layanan pembayaran PBB-P2 melalui aplikasi Laku Pandai.
“Untuk itu kami mengimbau kepada bapak, Ibu yang hadir dalam acara hari ini untuk dapat melakukan pembayaran PBB-P2 melalui petugas kami,” harap Wahab.
Pada kesempatan tersebut diserahkan penghargaan kepada para pembayar jenis pajak, di antaranya satu hotel, lima restoran, dua tempat hiburan, dua galian C, dua pembayar pajak parkir, tiga pembayar PBB dari instansi/perusahaan, satu usaha sarang burung walet, empat notaris.
Sedangkan untuk dua Kecamatan, yaitu Pegandon dan Kangkung sebagai dua kecamatan lunas PBB-P2 dan Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel sebagai Desa tercepat lunas PBB-P2. (HS-06).
